Masyarakat Laporkan Indikasi Sogok Terkait CPNS


Umum 01-12-2009

*nana miranti
MedanBisnis – Medan
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumut menerima 21 laporan terkait permasalahan dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2009. Di antaranya adanya indikasi permainan uang untuk meloloskan peserta ujian CPNS.
Selain itu, banyak peserta tidak dapat mengikuti ujian CPNS yang digelar pada 25 November itu karena tidak mendapatkan nomor ujian, lembar soal ujian dan jawaban tidak cukup, sehingga harus difotokopi, bahkan ada yang terlambat sampai hingga beberapa jam. Ada juga amplop yang berisi lembar soal sudah terbuka segelnya.
Penanggungjawab posko pengaduan FPKS DPRD Sumut, Nur Azizah Tambunan, mengatakan, laporan yang mereka terima ini lengkap, baik nama pelapor, tempat kejadian dan bentuk permasalahan yang terjadi.
Laporan ini selanjutnya akan diserahkan ke Komisi A DPRD Sumut untuk dapat disampaikan ke pimpinan dewan dan dilanjutkan ke Pempropsu, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Ini kesempatan BKD untuk membuktikan peryataan mereka, bahwa akan bertindak tegas terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi pada penerimaan CPNS ini. Karena laporan yang kami sampaikan ini lengkap, baik pelapor, kasusnya dimana, dan permasalahan yang terjadi. Jadi BKD hanya tinggal mengusut dan mengambil tindakan,” kata Nur Azizah, di Gedung DPRD Sumut, Medan, Senin ( 30/11).
Menurut Nur Azizah, 21 laporan itu berasal dari 7 kabupaten/kota yang diterima melalui telepon dan SMS. Laporan terbanyak datang dari Kabupaten Batubara (6 laporan), Tebing Tinggi (3), Binjai (2), Labuhan Batu Selatan (2), dan Palas (2), serta Medan (1) dan Pakpak Bharat (1).
“Laporan yang kami data ini disampikan melalui telepon dan SMS. Sedangkan yang di website, belum kami cek. Laporan yang masuk ini paling banyak berasal dari kabupaten/kota yang bekerja sama dengan UI, di antaranya Batubara, Binjai, Medan, Labuhan Batu Selatan dan Pakpak Bharat.
Berdasarkan laporan ini, papar Azizah, disimpulkan pemerintah daerah tidak siap menyelenggarakan ujian CPNS. Karena laporan yang masuk pada umumnya terkait panitia penyelengara, seperti lembar soal yang kurang, terlambat dan berkas hilang.
Ketua Komisi A M Nuh menyatakan, pihaknya akan menerima setiap laporan terkait pelaksanaan ujian CPNS, yang selanjutnya akan diklasifikasi dan dilakukan evaluasi. Sehingga tidak terulang pada pelaksanaan berikutnya.
“Klasifikasi ini tujuannya agar kami dapat dengan mudah melakukan koordinasi dan menindaklanjuti masalah yang ada. Kalau terkait administrasi kami akan laporkan ke BKD. Kalau berhubungan dengan kerja sama, maka bisa diminta penjelasan dari PTN dan pemkab/pemko,” paparnya.
Ditambahkan M Nuh, pihaknya yakin laporan masyarakat semakin banyak pasca pengumuman hasil ujian 7 Desember.
“Setelah pengumuman kelulusan, kami yakin akan semakin banyak laporan adanya permasalahan dan indikasi kecurangan yang akan masuk. Jadi sampai sekarang, kami hanya melakukan pendataan dulu,” ucapnya.

Medan Bisnis On Line dalam Berita Google

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s