Mendiknas Salahkan MA


Minta BSNP Segera Bikin Surat Edaran

JAKARTA – Merespon kebingungan siswa maupun sekolahnya ihwal jadi atau tidaknya pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Mendiknas Muhammad Nuh meminta agar Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) segera mengeluarkan surat edaran yang menegaskan penyelenggaraan ujian tersebut.
“Saya sudah sampaikan permintaan ke BSNP agar segera menerbitkan surat yang menegaskan pelaksanaan UN ke seluruh provinsi,” terang Nuh, kemarin (30/11). Sebab, kata Nuh, BSNP adalah penyelenggara UN. Dengan demikian, merekalah yang berhak menerbitkan surat tersebut. Karena, menurut Nuh, dari aspek legal maupun kesiapan pemerintah, ujian tersebut siap dilaksanakan.
“Penegasan ini penting untuk menghindari agar masyarakat tidak terjebak dalam wilayah ketidakpastian,” ujarnya.
Nuh mengatakan, pihaknya tak ingin menghabiskan energi mengurusi persoalan yang bersifat kontroversi. “Mending energi kita kerahkan untuk melaksanakan UN dengan baik. Anak dipersiapkan. Guru dan sekolah didorong. Ortu diminta mendukung. Demikian pula dengan kepala daerah,” imbuhnya.
Saat ditanya kapan pemerintah mengajukan peninjauan kembali (PK), Nuh menegaskan, sebelum putusan Mahkamah Agung (MA) tentang penolakan kasasi ada di tangannya, Depdiknas tak bakal mengajukan PK. “Kalau kita belum menerima putusan tersebut, kok ngapain ngajuin PK. Itu namanya ge-er,” ungkap Nuh.
Menurutnya, persoalan ini bukan tentang mengajukan PK atau tidak, tapi terkait putusan MA yang belum diterima Depdiknas. “Tata cara etikanya gimana? Kan harusnya disampaikan dulu ke Depdiknas, baru ke publik,” cetusnya. Dengan demikian, kata Nuh, masalah itu tak menjadi perdebatan publik.
Sementara itu, di hadapan para kepala SMK se-Indonesia, Nuh menegaskan, bakal meneruskan UN tersebut. “Bapak-ibu nggak usah bingung. UN akan terus berjalan. Tugas bapak-ibu mempersiapkan anak-anak dengan baik,” ucap Nuh saat menjadi keynote speaker workshop kewirausahaan SMK di Depdiknas.
Dia menekankan, agar para kepala sekolah tetap mempersiapkan UN sebagaimana mestinya dan tidak terpengaruh dengan perdebatan ujian tersebut. Ketua BSNP Djemari Mardapi mengatakan, hari ini surat edaran soal kepastian UN bakal dikirim ke seluruh provinsi. “Karena banyak juga yang sudah menanyakan kepastian ujian tersebut lewat SMS maupun telepon,” terangnya.
Djemari mengatakan, BSNP bersama Balitbang telah mengadakan rapat bersama kemarin. Hasilnya, UN tetap berlanjut dengan catatan ada perbaikan di berbagai lini. Sebab, berdasarkan salinan putusan MA yang diterima BSNP, tidak ada satu pun kalimat yang menyatakan melarang ujian tersebut. “Kami memang sudah menerima sebagian salinan putusan itu. Hasil putusan sama persis dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta beberapa waktu lalu,” jelasnya. Berpijak pada hasil putusan itu, maka UN tetap dijalankan.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan, putusan MA yang menolak kasasi UN memiliki kekuatan hukum tetap. Karena itu, pemerintah wajib melaksanakan putusan tersebut. Perkara Mendiknas hendak mengajukan PK, menurut Irman, adalah persoalan lain. “PK, silahkan saja diajukan, tapi harus taati putusan itu. Karena, tidak ada hubungan antara PK dan putusan tersebut,” terangnya.
Irman mengkhawatirkan, jika semua putusan MA direspon demikian, maka tidak ada upaya menghormati putusan hukum. “Sedikit-sedikit nanti akan ada kasasi maupun PK. Maka, sama artinya pemerintah tidak menghargai putusan itu,” jelas mantan staf ahli majelis konstitusi tersebut.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya bermain text book dengan mengatakan tidak ada satupun kalimat dalam putusan tersebut yang menyatakan melarang UN. “Mungkin tidak ada secara tertulis. Tapi, yang penting lakukan putusan itu. Jangan picu perdebatan publik,” ujarnya. Yang menjadi persoalan, kata Irman, ketika pemerintah merespon putusan tersebut dengan menegaskan bakal meneruskan UN. “Itu sama saja dengan melecehkan hukum kita,” cetusnya.
Sementara itu, Humas MA Andri Tristianto Sutrisna mengaku salinan putusan majelis hakim kasasi yang mengadili perkara ujian nasional belum dikirim ke pengadilan. Salinan putusan masih dalam proses minutasi (pengetikan dan koreksi) di Subdit Registrasi Kasasi dan Permohonan Kembali MA. Karena itu, dia menilai mustahil bila ada para pihak yang mengaku sudah mendapatkan salinan putusan. “Jangankan persona in standi (para pihak), majelis hakim yang mengadili perkara ini saja belum mendapatkan salinan putusan,” tegasnya.
Meski demikian, Andri menegaskan putusan majelis hakim kasasi adalah ditolak murni, bukan ditolak dengan perbaikan. Ditolak murni artinya putusan yang dihasilkan majelis hakim kasasi sama persis dengan putusan majelis tingkat pertama dan banding. Bila ditolak dengan perbaikan, majelis hakim kasasi menambah poin putusan. “Kalau putusannya ditolak murni artinya judex juris (majelis hakim kasasi) menilai judex factie (majelis hakim tingkat pertama dan banding) tidak salah dalam menerapkan hukum,” katanya.
Meski tidak ada kata larangan menggelar dalam putusan namun memberikan syarat-syarat peningkatan kualitas guru dan pemerataan kualitas pendidikan sebelum pemerintah menggelar UN, Andri menilai majelis hakim kasasi melarang ujian nasional sebelum pemerintah bisa menjamin kualitas guru dan pemerataan kualitas pendidikan.
“Pertanyaannya, apakah guru di Pulau Seribu sama kualitasnya dengan guru di Menteng? Atau apakah guru matematika di Bekasi memang sudah berlatar belakang pendidikan guru matematika atau justru sarjana sosiologi,” katanya.
Andri menegaskan, putusan kasasi artinya sudah incracht atau berkekuatan hukum tetap. Gugatan peninjauan kembali yang kabarnya akan diajukan pemerintah tidak menghalangi eksekusi putusan kasasi. “Pemerintah punya hak untuk mengajukan peninjauan kembali, tapi upaya hukum itu tidak menghalangi pelaksanaan putusan,” tegasnya. (kit/noe)

Harian Sumeks

2 thoughts on “Mendiknas Salahkan MA

  1. Semoga pendidikan dan kompetensi Guru, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium dna lain-lain, sama tingkatannya di seluruh negeri tercinta.
    Juga gaji guru harus diperhatikan.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s