Pemerintah Ubah Parameter ‘Hidup Layak’


Pernghitungan komponen hidup layak masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar.
Kamis, 10 Desember 2009, 22:00 WIB
Elin Yunita Kristanti, Elly Setyo Rini
(VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews – Pemerintah akan membahas rencana perubahan sebanyak 46 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dinilai perlu direview dan diperbaiki.

Pengkajian ulang akan dilakukan sebelum menetapkan panduan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) tahun selanjutnya.

“Dalam komponen KHL sekarang ini masih menggunakan minyak tanah sebagai konsumsi bahan bakar. Padahal, ada kebijakan pengalihan dari minyak tanah ke gas yang menyebabkan harga minyak tanah lebih mahal dan sulit diperoleh. Oleh karenanya standar harganya sudah tidak sesuai lagi,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai menghadiri pertemuan Tripartit di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis, 10 Desember 2009.

Review komponen KHL berdasarkan desakan dari pengusaha dan pekerja yang meminta sebanyak 4h komponen yang sudah tidak relevan tersebut untuk dikaji kembali karena mempengaruhi penetapan UMP.

Pada prinsipnya, dia menambahkan, pemerintah setuju bahwa penetapan upah mininum dari tahun ke tahun akan selalu mengacu dan mengarah pada KHL sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003. Namun, nilai besaran upah minimum tidak serta merta harus sama atau lebih besar dari KHL.

“Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masing-masing daerah, ada pemda yang menetapkan UMP 100 persen dari KHL, bahkan lebih. Ini diserahkan pada mekanisme masing-masing daerah,” katanya.

Pembahasan besaran kenaikan upah minimum dilakukan seiring perkembangan perekonomian melalui sejumlah indikator, terutama terkait tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak atau daya beli.

Upah minimun Provinsi (UMP) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati/ walikota. Dewan Pengupahan yang dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota terdiri dari perwakilan pemeriontah, wakil organisasi pengusaha, wakil organisasi pekerja/buruh dan pakar dari perguruan tinggi.
• VIVAnews

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s