Kabupaten Jembrana Raih Bung Hatta Award 2009


By Republika Newsroom

JAKARTA–Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali memperoleh anugrah Bung Hatta Award untuk Hak Asasi Manusia (HAM) 2009 dari Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) RI. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jembrana, I Gde Suinaya mengatakan keberhasilan pihaknya tak lepas dari langkah efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mereka yang tahun ini sebesar 460 miliar.

Suinaya menjelaskan, APBD Kabupaten Jembrana terbilang kecil dibanding daerah lain, agar efektif di antaranya mereka merampingkan struktur pemerintahan. “Hanya ada tujuh dinas di kabupaten kami sehingga belanja anggaran untuk dinas relatif kecil. Kami jadi punya uang untuk dialokasikan pada pos-pos lain seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya,” kata Suinaya mewakili Bupati I Gede Winasa yang berhalangan hadir, Kamis (10/12).

Pemerintah Kabupaten Jembrana dinilai telah berprestasi dalam pemajuan HAM di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, dan pelayanan publik. Di Jembrana, pemerintah setempat diantaranya mampu memberikan pendidikan gratis hingga sekolah menengah dan memberikan layanan cuma-cuma di rumah sakit kelas tiga. Pemerintah Kabupaten Jembrana juga dinilai berhasil membuka lapangan kerja yang luas bagi warganya. Dalam bidang pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jembrana dinilai telah berhasil melakukan terobosan seperti kartu identitas multifungsi, pelayanan KTP gratis, dan pelayanan transportasi publik murah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana juga dinilai berhasil mengembangkan sistem pelayanan satu loket yang melayani 54 layanan perizinan sekaligus.

“Berdasarkan parameter-parameter pelaksanaan tersebut dinilai sesuai dengan indikator HAM yang universal bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa yang menjadi dambaan perjuangan hidup Bung Hatta,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Depkumham RI, Hafiz Abbas.

Walau demikian, dalam pelaksanaannya Suinaya merasa masih ada beberapa hambatan peraturan dari pemerintah pusat bagi daerah dalam melaksanakan pelayanan publik. Di antaranya, keinginan pihaknya untuk menyubsidi pajak sawah terkendala peraturan yang melarang hal tersebut. Padahal, saat ini di Bali terjadi laju penyusutan sawah sebesar lima persen pertahun akibat tingginya biaya produksi pertanian. “Ini menjadi ‘baju sempit’ yang menghambat kami,” ucapnya.

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menanggapi keluhan Suinaya dengan memerintahkan Hafiz meneliti kelemahan-kelemahan tersebut. Menurutnya, jangan sampai hal-hal normatif yang tidak prinsip menghambat pembangunan bagi masyarakat. Ditambahkannya, sudah menjadi kewajiban Depkumham RI untuk meluruskan morma-norma hingga menjadi pas. “Baju yang sempit itu harus diubah,” ujarnya.

Patrialis mengatakan, pemberian penghargaan ini untuk menghormati perjuangan salah satu proklamator RI yang menanamkan nilai-nilai dasar penegakan HAM. “Ada lima pasal dalam Undang-undang Dasar yang murni merupakan hasil pemikiran Bung Hatta, terutama soal kerakyatan. Dalam peringatan Hari HAM, kami ingin generasi mendatang tahu bahwa kita juga punya tokoh pejuang HAM yaitu Bung Hatta,” paparnya.

Pihak keluarga diwakili Meutia dan Geumala Hatta. Meutia mengaku sangat menghargai penghargaan dari Depkumham ini karena semasa hidupnya Bung Hatta selalu berjuang untuk rakyat dan mengangkat masyarakat dari keterhinaan. “Bung Hatta mempunyai konsep negara pengurus, dimana negara melayani rakyat dengan hati yang tulus. Hal itu saya lihat terwujud dengan baik di Jembrana,” ujar Meutia. indah/c15/pur

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s