Ketua KPK: RPP Penyadapan Menghambat Pekerjaan


Kapanlagi.com – Pelaksana tugas sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan merupakan masalah bagi lembaga itu karena menghambat pekerjaan.

“Peraturan tentang penyadapan itu masalah, hambatan bagi kerja kita ke depan,” kata Tumpak dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Dunia di Gedung KPK, Jakarta, Rabu
Menurut Tumpak, korupsi adalah kejahatan luar biasa, oleh karena itu, pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.
Tumpak menyatakan, KPK bekerja berdasar aturan perundangan berupa undang-undang dan ketentuan lain. Tumpak juga membenarkan bahwa aturan semacam itu merupakan produk politik.
Namun Tumpak, kata dia, produk politik jangan memperlemah kinerja penegakan hukum.
Menurut Tumpak, KPK kini sedang bangkit. Dia berharap semangat kebangkitan itu tidak dilemahkan dengan berbagai upaya, termasuk melalui aturan yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi.
“Sedikit demi sedikit kita direcokin,” kata Tumpak.
Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Menurut dia, penyadapan adalah kewenangan yang dimiliki KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dia berharap KPK mampu meningkatkan kemampuannya dalam melakukan penyadapan.
Menurut Haryono, teknik penyadapan telah terbukti bisa membongkar sejumlah kasus dugaan korupsi, maupun tindak pidana lain.
Haryono mencontohkan, rekaman hasil penyadapan yang diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi adalah bentuk keberhasilan penyadapan yang dilakukan oleh KPK.
Melalui rekaman hasil penyadapan itu terungkap upaya menyusun skenario penyuapan kepada pimpinan KPK.
“Harus lebih banyak lagi yang seperti itu,” kata Haryono.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M Jasin menolak ketentuan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan, khususnya ketentuan izin dari lembaga tertentu untuk melakukan penyadapan dalam menangani kasus hukum.
“Kalau di KPK, korupsi dimulai dengan tahap penyelidikan, saya kira tidak perlulah kita minta izin,” kata Jasin ketika ditemui setelah pertemuan antara KPK dan “United Nations Office on Drugs and Crime” (UNODC) di Jakarta.
Jasin menjelaskan, penyadapan yang dilakukan KPK selalu diaudit oleh lembaga yang berwenang, termasuk Depkominfo. Selain itu, KPK juga menerapkan mekanisme pengawasan internal dalam bentuk prosedur operasional standard penyadapan.
Jasin sepakat dengan wacana pembentukan Pusat Intersepsi Nasional jika lembaga itu hanya berfungsi untuk memfasilitasi proses penyadapan.
“Jadi melalui pengawasan itu saja, tidak perlu izin,” kata Jasin menambahkan.
Menurut Jasin, izin untuk melakukan penyadapan akan menimbulkan kendala teknis. KPK sering melakukan operasi mendadak terkait penangkapan seseorang dalam perkara korupsi.
Dia mencontohkan, izin operasi dan penyadapan akan sulit didapatkan jika transaksi pidana korupsi itu terjadi di luar jam kerja.
“Kita harus izin di saat itu juga karena memang momentum terjadinya transaksi suap menyuap terjadi di malam hari itu. Kalau kita minta izin, kan, orangnya keburu pergi,” katanya.
KPK memperingati Hari Antikorupsi Internasional di gedung KPK dan tidak menggabungkan diri dengan aksi yang dilakukan oleh berbagai kalangan di beberapa tempat.
Acara di KPK dihadiri oleh semua pimpinan KPK dan mantan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki. (ant/dar)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s