DPD: 80 % Daerah Pemekaran Gagal


By Republika Newsroom
Rabu, 16 Desember 2009 pukul 21:54:00 <!–

Iklan 468x60

–>

SERANG–Sekitar 80 persen daerah pemekaran baru baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten dan Kota dinyatakan gagal dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang, hanya 20 persen yang berhasil.

Selama tahun 1999-2009 terdapat 205 daerah pemekaran baru, yang terdiri dari tujuh provinsi, dan 198 kabupaten/kota. Dari jumlah itu hanya 20 persen yang bisa dinyatakan berhasil,” kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Banten Abdurachman di Serang,Rabu.

Abdurachman mengatakan itu ketika menjadi pembicara pada acara seminar yang diadakan IAIN SMH Banten di Kota Serang. Selain Abdurachman, hadir pula anggota DPD RI asal Banten Abdi Sumaithi, sementara dua anggota lainnya, yakni Andika Hazrumy dan Ahmad Subadri berhalangan hadir.

Ia berencana akan mengkaji apakah pemekaran terhadap Kota Serang dan Tangerang Selatan (Tangsel) bisa disebut berhasil.

“Yang jelas indikator utama berhasil atau tidak itu adalah meningkat atau tidaknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika ternyata angka kemiskinan semakin tinggi, itu yang disebut gagal.

Selain itu, menurut dia, daerah pemekaran baru yang gagal itu terjadi karena pada proses perencanaan pemekaran terlalu banyak didominasi oleh kepentingan pribadi kelompok tertentu.

Ini yang kemudian menyebabkan analisa mengenai kemampuan keuangan daerah, aset, hingga kompetensi aparatur diabaikan.

“Di Banten sendiri, ada tiga daerah pemekaran baru yang sedang dikaji, yakni Kabupaten Cibaliung di Kabupaten Lebak, Kabupaten Caringin di Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang Utara di Kabupaten Tangerang. Semuanya sedang dikaji oleh tim ahli serta melibatkan masyarakat sekitar,” kata Abdurachman.

Di tempat yang sama, anggota DPD RI asal Banten lainnya Abdi Sumaithi menuturkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan birokrat di Kota Tangsel dan Kota Serang guna dimintai keterangan.

Menurut Sumaithi, langkah tersebut ditempuh sebagai pengumpulan bahan untuk DPD membuat rekomendasi.

“Nanti baru kami bisa menyimpulkan apakah kedua daerah otonom baru itu gagal atau berhasil,” kata Sumaithi seraya menambahkan jika dilihat dari letak geografis, maka yang paling mungkin dimekarkan adalah Kabupaten Lebak.

“Masyarakat yang bermukim di wilayah Cibaliung itu lebih dekat ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di jalur selatan. Mereka perlu mengeluarkan ongkos yang tidak sedikit menuju Rangkasbitung, pusat pemerintahan Kabupaten Lebak sekarang. Jadi menurut saya, Cibaliung itu layak dimekarkan,” katanya.

Sementara selama seminar berlangsung, para akademisi yang dihadirkan banyak mengkritisi tentang lemahnya kinerja DPD. Salah satunya disampaikan pengamat ekonomi Untirta Dahnil Anzhar.

Menurut Dahnil, harus ada peran lain yang bisa dimainkan oleh anggota DPD ketimbang berkutat pada keluhan seputar minimnya kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

“Anggota DPD bisa saja menjadi agen advokasi dan pemimpin civil society di daerah pemilihannya untuk menekan pemerintah daerah melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Misalkan, mendesak pemerintah daerah segera melakukan pembersihan diri dari praktik korupsi,” kata Dahnil. ant/pur

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s