“Setiap Tahun Indonesia Mengeluh”


SOROT 65
Wawancara Christian Erni, Editor Regional buku Indigenous World 2009
Jum’at, 8 Januari 2010, 21:19 WIB
Nurlis E. Meuko, Purborini

Christian Erni (facebook christian erni)

VIVAnews— Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mengkaji sekitar 20 buku yang diklaim provokatif dan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil kajian akan menjadi dasar rekomendasi kepada Kejaksaan Agung agar melarang peredaraan buku tersebut.

Salah satunya buku terbitan Perserikatan Bangsa Bangsa yang berjudul The Indigenous World of 2009. Buku ini adalah laporan lembaga nirlaba International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA) berbasis di Kopenhagen, Denmark. Lembaga ini mengkaji perkembangan dan kejadian penting pada 2008 dengan menggunakan cara pandang para suku asli di seluruh dunia.

Pemerintah Indonesia menilai buku itu berpotensi membangkitkan semangat separatis. Potensi itu terdeteksi karena IWGIA memisahkan kajian Papua Barat dengan Indonesia. Kepada reporter VIVAnews, Purborini, Editor Regional buku The Indigenous World 2009, Christian Erni, menjelaskan ihwal buku itu. Erni berada di Thailand saat wawancara via telepon dilakukan. Berikut petikannya.

Bisa Anda ceritakan bagaimana proses pembuatan buku itu?
Kami bekerja dengan contributor yang bekerja sukarela. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) tidak memberikan bayaran untuk artikel yang ditulis. Volume The Indigenous People of 2009 mencakup laporan dari 63 negara dan delapan laporan untuk proses internasional.

Artikel dalam buku ini mencerminkan bagaimana penulis memandang masalah, dan IWGIA tidak dapat bertanggungjawab terhadap opini yang dibuat. Terkait hal itu, kami mendorong pihak yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut agar menghubungi langsung penulisnya.

Tetapi, identitas penulisnya tak diterakan dalam buku itu?
Kami merahasiakannya. Para penulis tetap anonim, itu adalah kebijakan kami melindungi mereka, mengingat isu yang diusung sangat sensitif.

Berapa lama anda melakukan pengumpulan data?
Kami menerima artikel tersebut pada bulan Oktober. Pada Januari artikel itu selesai untuk finalisasi. Pada April, buku itu siap dirilis. Setiap tahunnya kami selalu mengeluarkan laporan ini.

Papua Barat ditempatkan dalam Bab Australia, New Zealand dan Pacific. Adakah alasan khusus untuk ini?
Kami bertujuan memberikan ruang kepada pemerhati, dan penggiat suku asli melaporkan perkembangan, dan kejadian penting pada 2008, dengan menggunakan cara pandang para suku asli.

Sejumlah kasus kami tempatkan berdasarkan pertimbangan etnografik ketimbang batasan negara. Ini dilakukan karena pandangan orang suku asli dan identifikasi budaya dalam banyak kasus kerap mengaburkan batas negara. Sebenarnya ini keputusan yang sulit.

Bagaimana menjelaskannya lebih detail?
Secara geografis, Papua Barat satu pulau dengan Papua Nugini. Letaknya ada di Pacific. Seperti kami jelaskan tadi, suku asli kerap tersebar melewati batas negara. Masalah sama sebenarnya terjadi di Rusia. Rusia kan merupakan negara Federasi. Negaranya tersebar hingga kutub utara.

Masalah yang di Rusia itu pun kami kami temukan dalam pengumpulan data di Kanada. Kami memutuskan membagi dua kajian terhadap Kanada ini. Kanada kami tempatkan dalam dua bagian yaitu Northwest Teritory, dan Kanada sebagai bagian Amerika Utara. Jadi, geografis sebagai basis pertimbangan kami.

Pemerintah Indonesia tengah meneliti buku itu, dinilai bentuk provokasi?
Sebenarnya, Pemerintah Indonesia selalu mengajukan keluhan kepada kami setiap tahunnya. Setiap tahun pula kami kerap memberikan jawaban. Tahun lalu juga begitu. Hanya saja mereka tidak berhubungan langsung dengan kami. Pemerintah Indonesia mengajukan keluhan itu ke New York (Markas PBB, penerbit buku ini–red) dan kami menjawab keluhan mereka. Pemerintah Indonesia juga pernah mengajukan keluhan kepada Pemerintah Denmark dan Swedia.

Kali ini, apakah anda akan merespon secara langsung kepada pemerintah Indonesia?
Tentu saja. Kami dengan senang hati akan memberikan jawaban. Mungkin juga karena mereka tidak membaca bukunya.

Bagaimana caranya?
Persis seperti yang anda lakukan. Sampaikan saja keluhan itu melalui email kepada kami. Kami pun akan langsung menjawab bahkan jika perlu menghubungi melalui telepon.

Apakah anda akan mengubah isi laporan tersebut setelah mendengarkan keluhan pemerintah Indonesia?
Tidak. Kami tidak akan mengubah buku itu. Ketika kami menulis, tidak ada niat lain kami selain memberikan laporan. Kami hanya menulis apa yang kami dapatkan.

Buku-buku Terlarang

Departemen Hukum meneliti ratusan buku yang dicurigai. Seberapa ‘sesat’ isinya?
Jum’at, 8 Januari 2010, 21:07 WIB
Nurlis E. Meuko, Purborini, Nezar Patria

Buku ‘Suara Gereja bagi Umat Tertindas’ (papuaweb.org)

// <![CDATA[// = att_fotodata.length?0:att_slideshow_idx;
att_image_ss_changephoto(att_slideshow_idx);
}

function att_image_ss_start() {
att_slideshow_id = setInterval(att_image_ss, att_slideshow_speed);
}

function att_image_ss_changephoto(idx) {
$(‘#att_fotoimg’).attr(‘src’, att_fotodata[idx][0]); //.fadeIn(“slow”);
$(‘#att_fotocaption’).html(att_fotodata[idx][1] == ”?’ ‘:att_fotodata[idx][1]);
}

att_image_ss_start();
// ]]>

VIVAnews – Ratusan buku berjejal dalam rak yang terletak di sebelah ruangan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Hafid Abbas, di lantai enam Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. “Semua sedang kami teliti,” katanya kepada VIVAnews, Selasa 5 Januari 2010.

Seluruh buku yang diteliti itu menurut Hafid, akan diserahkan ke Kejaksaan Agung sebagai pemegang otoritas pelarangan peredaran buku. Kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, juga dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, katanya.

Kabar ini tentu sangat mengejutkan, sebab pada Desember 2009, Kejaksaan Agung telah mengumumkan pelarangan lima buku yang beredar pada 2008-2009. Buku-buku itu dilarang sebab dinilai mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, Agama, dan SARA, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Didiek Darmanto.

Untuk tugas penelitian buku, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar membentuk tim yang dipimpin Hafid. Sampai saat ini, ada 200 judul yang sedang dipelototi, 20 di antaranya hampir rampung ditelaah. “Di antaranya buku yang memprovokosasi semangat separatis,” katanya.

Hafid mengambil tiga buku dan menunjukkannya ke VIVAnews. Salah satunya buku bersampul kuning berjudul “The Indigenous World 2009.” Buku ini diluncurkan di Kopenhagen, Denmark, Juni 2009. Penerbitnya adalah International Working Group for Indigenous Affairs.

Tak ada nama penulis di buku itu. Hanya ada alamat penerbit dan nama para editor yang dibagi per region yang dipimpin Kathrin Wessendorf. Itu kebijakan kami untuk melindungi mereka, mengingat isu yang diusung sangat sensitive, kata Christian Erni, Regional Editor Asia buku The Indigenous World 2009, kepada wartawan VIVAnews (lihat Wawancara Christian Erni).

Menurut Hafid yang menjadi soal dalam buku itu adalah penempatan tulisan Provinsi Papua Barat yang disatukan dalam Bab “Australia, News Zeland and Pacific” dan dipisahkan dari Bab “East and South East Asia” yang di dalamnya menguraikan tentang Indonesia. Seolah-olah Papua telah menjadi negara tersendiri, penulisnya sengaja memprovokasi, katanya.

Dua buku yang lain ditulis oleh orang Papua, yaitu “Hak Asasi Masyarakat Adat” yang ditulis Sem Karoba dan “Jeritan Bangsa Papua: Papua Barat Mencari Keadilan” karya Sendius Wonda. Buku ini juga dituding menebar virus separatisme. Tulisannya menggambarkan seolah-olah Papua harus merdeka, kata Hafid.

Dari sejumlah buku yang ditelitinya itu Hafid juga mengaku menemukan buku penyemai benih-benih terorisme. Salah satunya, misalnya, menggambarkan bahwa aksi bom bunuh diri bakal mendapat ganjaran surga. Jadi, kata Hafid hakulyakin, harus ada upaya serius dari pemerintah untuk menghentikan peredaran buku-buku sesat itu. Dan hal itu merupakan kewajiban Negara untuk melindung warganya.

Lagipula, masih kata Hafid, kebijakan penarikan buku selalu didahului dengan kajian akademis yang membuktikan memang ada bagian-bagian dalam buku tersebut yang ngawur dari segi keilmuan.

***

Sejarah Indonesia sarat dengan kisah pelarangan buku, khususnya saat negara berada di bawah kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru. Di masa itu, pemerintah menerapkan aturan warisan kolonial Belanda, yaitu Haatzai Artikelen, sebutan untuk delik pidana bagi mereka yang dituduh menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau menghina penguasa kolonial.

Dalam buku “Menentang Peradaban, Pelarangan Buku di Indonesia” yang disusun Jaringan Kerja Budaya disebutkan di era kolonial Haatzai Artikelen kerap dipakai untuk menghukum kalangan pergerakan yang menentang penguasa sekaligus untuk meredam perlawanan rakyat.

Saat Soekarno berkuasa yang dibabat adalah buku-buku yang dipandang mengandung paham liberal dan kebarat-baratan. Bung Karno juga memberangus sejumlah buku yang mengritik pemerintahannya.

Begitu Soeharto berkuasa yang diberangus adalah buku yang mengandung paham komunisme, Leninisme dan Marxisme. Soeharto bahkan bersikap lebih keras dalam memberangus buku-buku yang mengritiknya.

***

Itulah sebabnya ketika kini muncul lagi kebijakan pelarangan buku, ramailah kekhawatiran orang akan kembalinya langkah-langkah otoriter itu.

“Kami menyesalkan tindakan penguasa yang mulai membungkam kreativitas berfikir lagi,” kata Julius Felecianus, Direktur Utama PT. Galangpress Media Utama.

Galangpress adalah penerbit buku “Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat” karya Sendius Wonda dan “Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat,” tulisan Socratez Sofyan Yoman. Dua buku ini termasuk di antara lima buku yang telah dilarang kejaksaan.

Protes bukan hanya datang dari penulis atau penerbit buku yang kena bredel. Sejumlah aktivis, budayawan, dan lembaga pun keras mengecam.

Soal motivasi campur tangan negara dalam peredaran buku itu, Rachland Nashidik, Direktur Imparsial, masih bersepakat. Dia setuju negara harus melindungi warganya dari aksi terorisme atau dari tindakan menyebarkan kebencian dari satu kelompok warga ke warga lain.

Dia mencontohkan buku Adolf Hitler “Mein Kampf” (Perjuanganku) di Belanda dilarang dijual bebas di toko-toko buku. Dalam buku ini, Hitler membeberkan pandangannya tentang Jerman masa depan, termasuk rencana kejinya terhadap bangsa Yahudi. Saat naik ke puncak kekuasaan pada 1933, dia merealisir beberapa hal dalam buku itu yang berujung antara lain pada pendirian kamp-kamp konsentrasi Yahudi. Semasa rezim Nazi, buku ini tersedia bebas di kantor-kantor pemerintahan. Setelah Perang Dunia II buku ini dianggap ilegal dan dilarang keras dijual di Jerman dan Austria.

Toh demikian, kata Rachland, pemerintah Belanda masih menyediakan ruang bagi-bagi buku terlarang seperti itu. Masih disediakan semacam clearing house di mana buku-buku terlarang itu disimpan dan boleh diakses publik untuk kepentingan akademis. Di situ, selalu dicatat identitas setiap pengakses, tujuan peminjaman, dan lainnya. Dengan cara ini ruang untuk kebebasan sipil masih terbuka, tapi negara masih dapat menjamin hak-keamanan setiap warga negara.

Tak cuma disesalkan Rachland, di halaman twitter-nya, wartawan senior dan sastrawan Goenawan Mohamad (@gm_gm), pun tak henti “mengomel” soal ini. Salah satunya berbunyi, “Kejaksaan Agung melarang buku dengan UU yang lahir waktu Indonesia dinyatakan keadaan “darurat perang” dalam konfrontasi dengan Malaysia. Ajaib!”

Dalam tweet-nya yang terakhir soal ini, Goenawan yang merupakan salah satu anggota tim sukses Boediono semasa kampanye pemilu lalu, bahkan sengit menyindir, “SBY dan Boediono dikenal sebagai pembaca buku yang bersemangat. Menteri Hukum dan HAM-nya mau melarang buku. Ajaib lagi!”

Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M. Zein menganggap itu sebagai pembodohan rakyat. Ikatan Penerbit Indonesia menilai langkah itu semata hanya untuk melindungi kepentingan penguasa, bukan masyarakat.

Pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas, mengingatkan di era Internet sekarang, di zaman kuda tidak lagi gigit besi, pelarangan buku jelas hanyalah pekerjaan sia-sia. Teknologi informasi dan komunikasi membuat orang dapat dengan muda mengakses berbagai data hampir tanpa batasan. Kalau dalam bentuk cetak dilarang, ya tersebar luas lah e-book-nya di jagat maya.

Darmaningtyas berpendapat pemerintah tak perlu melarang buku, yang tak lain merupakan bagian dari hak asasi warga untuk mengekspresikan pikirannya. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia mestinya tak boleh memberangus pemikiran. Sebab, hanya negara totalitarian yang masih gemar melakukannya.

Laporan: Banjir Ambarita (Papua) | Fajar Sodiq (Yogyakarta

SOROT 65

Buku dan Politik Hantu

Sejumlah buku dilarang, termasuk soal separatisme di Papua. Hantu lama?
Jum’at, 8 Januari 2010, 21:12 WIB
Nezar Patria, Nurlis E. Meuko, Purborini
Buku (photobucket.com)

// <![CDATA[// = att_fotodata.length?0:att_slideshow_idx;
att_image_ss_changephoto(att_slideshow_idx);
}

function att_image_ss_start() {
att_slideshow_id = setInterval(att_image_ss, att_slideshow_speed);
}

function att_image_ss_changephoto(idx) {
$(‘#att_fotoimg’).attr(‘src’, att_fotodata[idx][0]); //.fadeIn(“slow”);
$(‘#att_fotocaption’).html(att_fotodata[idx][1] == ”?’ ‘:att_fotodata[idx][1]);
}

att_image_ss_start();
// ]]>

VIVAnews–BUKU itu cukup tebal dengan 578 halaman. Bersampul kuning, dilengkapi versi cakram digital, buku itu diluncurkan di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, pada sesi ke delapan UN Permanent Forum on Indigenous Issues, Mei 2009 lalu.

Bertajuk “The Indegenous World 2009”, buku itu diterbitkan International Working Group of Indegenous Affairs (IWGIA), satu badan nirlaba berbasis di Kopenhagen, Denmark. “Setiap tahunnya kami selalu mengeluarkan laporan ini,” ujar Christian Erni, editor Asia buku itu kepada VIVAnews, pekan lalu.

Tak ada kegemparan selama peluncuran di New York. Acara berlangsung sederhana. Rilis buku itu menyebar di jaringan online organisasi masyarakat suku asli di dunia. Bagi badan pembela hak masyarakat asli, ini adalah ritual setiap tahun.

Tapi setiap tahun pula Indonesia meradang. Pada laporan mutakhir tahun ini, ada soal Papua Barat. Daerah itu dicatat pada halaman 259, satu bab dengan Australia, Selandia Baru, dan Pasifik. Sementara, soal Indonesia ada di halaman 319, pada bab Asia Tenggara dan Timur. Tanpa soal Papua.

Itu sebabnya, di Indonesia, laporan itu masuk dalam rak buku “bermasalah”.  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan HAM Profesor Hafid Abbas menaruhnya dalam deretan 200-an judul buku bermasalah lainnya.

Alasan Hafid, buku itu menempatkan Papua seperti sebuah negara. Posisinya setara dengan Indonesia. Dalam bab ‘West Papua’ misalnya, bagian pembukanya ditulis seperti ini: “Papua Barat meliputi bagian barat pulau Nugini, terdiri dari provinsi milik Indonesia, Papua dan Papua Barat. 52 persen dari 2,4 juta penduduknya adalah suku asli. Sisanya, 48 persen adalah migran Indonesia, yang dibawa pemerintah Indonesia ke Papua Barat melalui program transmigrasi berskala besar”.

Narasi itu, ujar Hafid, terdengar provokatif. Memang, pemerintah Indonesia sedang bekerja keras menahan aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Organisasi itu menuntut tanah Papua berpisah dari Indonesia.  “Ini tidak adil,” ujar Hafid. Soalnya, dia melanjutkan, buku itu tak memuat provinsi di Filipina, yang punya beragam masyarakat adat, dalam bab tersendiri.

Kesimpulan sementara ditarik:  penulisnya sengaja memprovokasi Papua agar terpisah dari Indonesia, dan publikasi seperti ini harus dicegah. “Begitu juga buku-buku lain, seperti ‘Hak Asasi Masyarakat Adat. Mengurai soal self-determination,” ujar  Hafid.

Buku terakhir disebut itu adalah karya Sem Karoba. Dalam buku itu, Sem mencoba menafsirkan hak Papua untuk merdeka, dan memiliki pemerintah sendiri. “Tulisannya menerjemahkan Konvensi PBB secara sepotong-sepotong,” Hafid menambahkan.

Departemen Hukum dan HAM memang tak punya kuasa melarang buku-buku itu. Mereka hanya meneliti, dan memberikan rekomendasi bagi Kejaksaan Agung.

***

ISU Papua kerap masuk daftar buku terlarang. Yang terbaru, larangan lima buku oleh Kejaksaan Agung menjelang tutup tahun lalu. Salah satunya berjudul “Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan, Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri” karangan Socrates Sofyan Yoman.

Keputusan itu cukup menyentak. Diterbitkan Reza Enterprise, beralamat di Jl. Penggalang VIII No.38 Jakarta Timur, buku karya Socrates itu akan disita oleh kejaksaan bila beredar. Isinya, kata Kejaksaan Agung, dapat menganggu ketertiban umum.

Tak disebut detil bagaimana buku itu bisa berbahaya. Dalam keterangan kepada wartawan, Kejaksaan Agung menilai buku itu “merusak kepercayaan masyarakat atas pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan percabulan dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terganggunya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan”.

Socrates, adalah satu dari intelektual Papua. Buku karyanya kerap disorot pemerintah. Calon doktor dari Sekolah Tinggi Teologia Waltepos, Jayapura, misalnya menulis “Orang Papua Bukan Separatis” pada 1999. Setahun kemudian, dia menulis lebih tajam: “Pintu Menuju Papua Merdeka”. Pada 2005, dia mengeluarkan buku berjudul “Orang Papua Bukan Separatis, Makar dan OPM.” Setahun kemudian menulis buku “Pepera 1969 Tidak Demokratis”.

Pada 2007, Socrates bersama Sem Karoba menulis buku “Pemusnahan Etnis Melanesia”. Kejaksaan sudah menarik buku ini dari peredaran. Pada 2008, dia kembali menulis buku “Suara Bagi Umat Tertindas” yang juga ditarik dari peredaran oleh Kejaksaan Agung. Pada  2009, Socrates menulis buku “Suara Bagi Kaum Tak Bersuara”.

Buku-bukunya terdengar agak berat miring ke separatisme. Tapi Socrates mengelak tudingan itu. “Ini kritik gereja buat pemerintah,” ujar Socrates yang juga Ketua umum Persekutuan Gereja Baptis Papua.

Isi bukunya, menyorot sejumlah kebijakan pemerintah. Socrates menuding kebijakan pembangunan nasional itu hanya dalih. “Pada kenyataannya adalah penjajahan secara sistematis,” ujarnya kepada VIVAnews di Papua, Rabu 6 Januari lalu.

Membaca buku Socrates, tampak ada semangat menampik sejarah Papua berasama Indonesia. Misalnya, dia mengatakan, dari dulu Papua memang ingin dan mau merdeka. “Nasionalisme dan ideologi Papua merdeka sudah lahir di dalam darah, dan jiwa setiap orang Papua,” ujarnya.

Dengan alasan itu, dia menolak disebut separatis. Menurutnya, Penentuan Pendapat Rakyat Papua (Pepera) pada 1969 penuh rekayasa dan manipulasi.  “Ini berdasarkan dokumen yang saya selidiki sendiri di PBB pada 2001,” ujar Socrates. Sementara, dalam literatur sejarah nasional Indonesia, Pepera kerap dinilai penegasan rakyat Papua bergabung dengan Republik Indonesia.

Sendius Wonda, rekan Socrates, menulis buku dengan isi senada. Pada  2007, buku Sendius berjudul “Tenggelamnya Rumpun Melanesia” dilarang Kejaksaan Agung.  Buku itu mengkritik keras kebijakan otonomi.

Menurut Sendius, otonomi sama sekali tak menjawab masalah di Papua. “Yang menikmati otonomi hanya segelintir birokrat. Rakyat Papua tetap terbelenggu dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, “ ujar Sendius, alumni Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta. Sendius kini bekerja sebagai staf pemerintahan daerah.

Meski bersatus pegawai negeri, Sendius tak takut menghujat pemekaran Papua. Kebijakan itu, kata dia, hanya memecah belah suku-suku di Papua, dan menguntungkan birokrasi. Adakah buku itu dibuat agar semangat separatisme berkobar? “Sama sekali tidak,” ujar Sendius kepada VIVAnews.  Buku itu, kata dia, hanya sekedar mengungkap fakta.

BUKU-buku kritis dari Papua itu, bagi pemerintah, seperti membunyikan kembali lonceng hantu politik separatisme.

Tapi buku-buku itu sendiri bukan propaganda gerakan, katakanlah, diterbitkan oleh OPM. Buku milik Socrates dan Sendius, misalnya, diterbitkan oleh Galangpress, penerbit bermarkas di Yogyakarta. Galangpress terkenal menerbitkan buku kritis, dari soal budaya sampai politik.

Dalam konteks Papua, misalnya, perusahaan itu menerbitkan “Tenggelamnya Rumpun Melanesia” karya Sendius Wonda, dan “Pemusnahan Etnis Melanesia” bukunya Socratez Sofyan Yoman. “Kejagung membredel kedua buku itu pada tahun 2007 dan 2008 lalu,” ujar  Direktur Utama PT Galangpress Media Utama, Julius Felecianus, di Yogyakarta, 7 Januari 2010.

Dia menyesalkan pembredelan dua buku itu. Menurutnya, buku itu mengisahkan kondisi di Papua sekarang. Penulisnya pun orang lokal.

Protes lewat buku, kata Julius, jauh lebih baik ketimbang aksi demo yang  bisa ditunggangi dan berujung kerusuhan.  Pelarangan buku itu sangat disayangkan. “Seharusnya, Kejagung memiliki tim ahli tentang Papua yang bertugas mengkaji buku tersebut,” ujar Julius. Artinya, ada perdebatan sebelum keputusan diambil. “Tak mesti bredel, bisa juga dengan buku tandingan,” ujarnya.

Di Kejaksaan Agung memang ada semacam “clearing house” yang meneliti isi buku. Di sana, ada beragam unsur masyarakat. Tapi, tak jelas, apakah ahli Papua turut diajak bicara sebelum buku itu dilarang Kejaksaan Agung.

Selain kejaksaan, tugas mengulik isi sejumlah buku bermuatan “hantu” politik semacam separatisme, komunisme, dan terorisme ada di Departemen Hukum dan HAM. Adakah itu efektif?

“Otoritas legal pelarangan buku saat ini ada di Kejaksaan Agung,” ujar Rachland Nashidik, Direktur Imparsial, lembaga pemantau hak asasi manusia. Tentu, tak semua rekomendasi soal buku “berbahaya” dari Departemen Hukum dan HAM bisa diterima oleh kejaksaan. “Akhirnya, ya dua kali kerja”, ujar Rachland.

Laporan Banjir Ambarita (Papua), Fajar Sodiq (Yogyakarta).

• VIVAnews
SOROT 65

“Buku Menyesatkan Harus Ditarik”

Wawancara Prof. Hafid Abbas, Kepala Balitbang Depkum dan HAM
Jum’at, 8 Januari 2010, 21:25 WIB
Nurlis E. Meuko
Hafid Abbas (Vivanews/ Ahmad Rizaluddin)
Depkumham: Buku Menyesatkan Harus Ditarik Dari Peredaran

VIVAnews –Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk sebuah tim untuk mengakji berbagai buku yang beredar di masyarakat. Menteri Depkum dan HAM, Patrialis Akbar, telah menunjuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Hafid Abbas, untuk memimpin tim ini.

Hingga Selasa 5 Januari 2010, Hafid dan timnya sedang meneliti 200-an buku. Dari jumlah itu, 20 di antaranya yang bernuansa provokasi hampir rampung diteliti. Bagaimana proses kerja dan apa saja yang sedang diteliti dan bagaimana prosesnya?  Hafid menjelaskan proses itu kepada Nurlis E. Meuko, wartawan VIVAnews, dalam wawancara khusus di kantornya di gedung Pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 5 Januari lalu.

Departemen Hukum dan HAM mulai memfungsikan Badan Penelitian dan Pengembangan, termasuk meneliti buku?
Kami ini di litbang departemen hukum dan ham, memang mempunyai untuk mengkaji masalah-masalah seperti ini (buku). Ini bagian dari inhern sebagai fungsi dari litbang itu. Nah buku yang beredar di masyarakat luas, yang diperkirakan lebih dari 200 mengandung substansi yang mendorong sparatisme yang berbahaya.

Bisa disebutkan contoh-contoh buku itu?
Salah satunya adalah buku yang berjudul The Indigenous 2009 yang diterbitkan di Kopenhagen. Di  buku itu membuat daerah Papua seperti sebuah Negara, disetarakan dengan Indonesia dan Negara-negara lain. Ini tidak adil, kenapa provinsi di Filipina yang juga memiliki beragam masyarakat dan adatnya, tidak dimuat dalam kelas tersendiri dalam pembahasan di buku itu..

Jadi ada kesengajaan dari penulis untuk memprovok bahwa Papua terpisah dari Indonesia. Harus ada langkah serius mencegah publikasi seperti ini. Begitu juga dengan buku-buku lain, seperti yang ditulis Sem Karoba yang berjudul Hak Asasi Masyarakat Adat. Mengurai soal self determination. Di sini diartikan hak Papua untuk merdeka dan memiliki pemerintah sendiri. Tulisannya menterjemahkan secara sepotong-sepotong dari Konvensi PBB, jadi tidak dilihat secara utuh.

Seharusnya bagaimana?
Interpretasi itu tidak boleh bertentangan dengan kedaulatan suatu negara merdeka, tidak boleh bertentangan dengan hukum di suatu negara itu, tidak boleh bertentangan dengsn sistem politik di negara yang sudah berdaulat, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip universal piagam PBB. Tapi kenapa itu tak disentuh di dalam tulisannya? Ini jelas suatu kesengajaan.

Di situ diuraikan bahwa otonomi khusus adalah suatu kemerdekaan internal, dengan self determination si penulis menyebutkan masih diperlukan kemerdekaan eksternal. Nah inikan berbahaya, sebab pemaknaan dari konvensi itu yang keliru. Bayangkan jika masyarakat di sana (Papua) memaknainya sebagai kebenaran, ini kan fatal.

Kenapa tak membiarkan masyarakat bebas menilai saja?
Masyarakat di Jakarta, bisa saja memilah bahwa buku itu salah. Tetapi siapa yang menjamin, bahwa ada masyarakat kita yang dengan berbagai latar belakang pendidikan, wawasan, dan budaya, bisa saja menganggap bahwa tulisan di buku itu adalah benar. Jadi, ini semacam panggilan untuk kami melihat bahwa ada perkembangan baru di tanah air, bahwa jalan untuk mendorong gerakan separatis itu dengan jalan seperti itu.

Selain soal separatisme, apakah ada buku lain?
Iya, banyak buku-buku terjamahan yang mendorong untuk bom bunuh diri. Ada dua sebenarnya violent yang terjadi. Ada soft violent, kekejaman yang sifatnya abstrak. Sedangkan perang, pembunuhan dan pengeboman, itu kan fisik. Yang perlu dicari tahu adalah mengapa itu terjadi, yaitu karena ada soft violent, ada kekerasan yang disampaikan melalui publikasi, ada kesengajaan memutarbalikkan makna yang salah. Didorong untuk memaknainya sebagai kebenaran.

Pandangan seperti itu melahirkan sebuah kekerasan. Inikan seperti hubungan sebuah kausalitas, antara api dan bensin. Tidak mungkin terjadi bom bunuh diri kalau tidak ada soft violent. Di sinilah muncul ajaran-ajaran yang menyebutkan bom bunuh diri itu adalah jalan cinta kasih Tuhan, dan jalan mewujudkan aktualisasi iman. Sangat berbahaya.

Tindakan seperti apa yang dilakukan Departemen Hukum dan HAM?
Cara seperti itu harus dikaunter dengan kajian ilmiah, bahwa itu salah. Jadi tanggungjawab kami untuk membuat publikasi tandingan. Kami harus menunjukkan secara adil, bahwa kita sudah memilih jalan demokrasi. Kita tidak lagi berada di zaman seperti kepemimpinan Pak Harto (Orde Baru), kalau salah lalu main tangkap saja.

Jadi saya ingin berdialog dengan penulisnya, kenapa Anda cuma melihat dari satu sudut saja, tidak melihat dari sudut lain. Kami ingin mendewasakan masyarakat untuk melihat satu isu dari berbagai perspektif. Ada ruang untuk kita berdialog.

Sekarang ada satu kehendak dari mereka ini untuk memaksakan satu interpretasi dari pandangannya. Nanti di tengah masyarakat akan tumbuh satu penalaran yang dewasa. Hanya saja, harus ada upaya yang serius, bahwa paham yang keliru seperti itu harus segera dihentikan. Jadi tidak ada pilihan lain, buku-buku yang menyesatkan memang harus ditarik dari peredaran.

Standar apa yang digunakan untuk meneliti buku itu?
Tetap pada standar intelektual. Memakai standar keilmuan. Berupa kajian ilmiah. Tidak sekedar menyebutkan bahwa buku itu salah, tetapi harus juga ditunjukkan di mana salahnya. Jadi harus ada pemahaman yang utuh pada masyarakat, bahwa buku itu memang keliru, karena itu harus ditarik dari peredarannya.

Bukankah otoritas penarikan buku di tangan kejaksaan?
Tentu ada koordinasi dengan kejaksaan, tak menutup kemungkinan juga akan koordinasi dengan Menkopolhukam. Jadi ini lintas sektoral ya. Coba bayangkan bagaimana buku yang berjudul The Indigenous 2009  itu diluncurkan di gedung PBB, New York. Jadi Papua itu sudah seperti merdeka jadinya, sebab sudah berdiri sendiri. Ini harus ditegur dong, apakah melalui mekanisme bilateral. Jadi kita harus menyampaikan reaksi kita melalui mekanisme PBB. Jadi kalau kita baca butir-butir UUD’45, untuk itulah pemerintah ini dibentuk. Kewajibannya pula untuk melindungi negara ini, jangan sampai ada eskalasi penyebaran virus-virus yang berbahaya itu.

Apakah ada perubahan kebijakan jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya?
Saya kira tak ada perubahan kebijakan jika menyangkut keutuhan NKRI. Tidak ada toleransi jika itu nyata-nyata mengganggu keutuhan NKR. Hanya saja dalam alam demokrasi ini yang kita bangun adalah ruang untuk berdialog. Jadi harus ada kajian secara ilmiah juga, hingga kesalahan itu bisa mereka akui.

Pelarangan buku seperti ini bukannya negara otoriter?
Oh sama sekali tidak, kita tidak mengikuti pandangan otoriter. Kita sudah memilih kehidupan berdemokrasi, proses kecintaan yang harus kita bangun, supaya jangan ada luka dalam interaksi di kehidupan berdemokrasi. Yang ingin kita bangun di sini adalah bagaimana orang memandang kebenaran itu dari perspektifnya, dan bagaimana orang itu bisa menggeser perspektifnya. Sehingga ada ruang untuk dialog.

Seperti buku itu (Jeritan Bangsa Papua), si penulis melihat dari satu pasal saja yang membahas self determination, dan itu dijadikan pintu gerbang untuk merdeka. Saya kira itu keliru. Bahwa ada pasal lain di dalam konvensi yang mengatakan tidak boleh diartikan secara sepotong-sepotong, dan tidak boleh diartikan bertentangan dengan kedaulatan suatu negara. Nah, pandangan itu yang perlu digeser.

Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa pandangan benar atau salah itu bukanlah milik seseorang, atau kelompok. Misalnya, sesuatu yang saya anggap benar hari ini belum tentu besok masih benar, yang dianggap benar di tempat ini belum tentu benar di tempat lain. Yang dianggap benar oleh si A, belum tentu benar menurut si B.

• VIVAnews

<!–

–>

<!–

Buku-buku Terlarang
Departemen Hukum meneliti ratusan buku yang dicurigai. Seberapa ‘sesat’ isinya?
Jum’at, 8 Januari 2010, 21:07 WIB
Nurlis E. Meuko, Purborini, Nezar Patria
Buku ‘Suara Gereja bagi Umat Tertindas’ (papuaweb.org)
ARTIKEL TERKAIT

* Breidel Buku dalam Empat Orde
* Buku dan Politik Hantu
* “Setiap Tahun Indonesia Mengeluh”
* “Buku Menyesatkan Harus Ditarik”

web tools
smaller normal bigger

VIVAnews – Ratusan buku berjejal dalam rak yang terletak di sebelah ruangan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Hafid Abbas, di lantai enam Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. “Semua sedang kami teliti,” katanya kepada VIVAnews, Selasa 5 Januari 2010.

Seluruh buku yang diteliti itu menurut Hafid, akan diserahkan ke Kejaksaan Agung sebagai pemegang otoritas pelarangan peredaran buku. Kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, juga dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, katanya.

Kabar ini tentu sangat mengejutkan, sebab pada Desember 2009, Kejaksaan Agung telah mengumumkan pelarangan lima buku yang beredar pada 2008-2009. Buku-buku itu dilarang sebab dinilai mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, Agama, dan SARA, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Didiek Darmanto.

Untuk tugas penelitian buku, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar membentuk tim yang dipimpin Hafid. Sampai saat ini, ada 200 judul yang sedang dipelototi, 20 di antaranya hampir rampung ditelaah. “Di antaranya buku yang memprovokosasi semangat separatis,” katanya.

Hafid mengambil tiga buku dan menunjukkannya ke VIVAnews. Salah satunya buku bersampul kuning berjudul “The Indigenous World 2009.” Buku ini diluncurkan di Kopenhagen, Denmark, Juni 2009. Penerbitnya adalah International Working Group for Indigenous Affairs.

Tak ada nama penulis di buku itu. Hanya ada alamat penerbit dan nama para editor yang dibagi per region yang dipimpin Kathrin Wessendorf. Itu kebijakan kami untuk melindungi mereka, mengingat isu yang diusung sangat sensitive, kata Christian Erni, Regional Editor Asia buku The Indigenous World 2009, kepada wartawan VIVAnews (lihat Wawancara Christian Erni).

Menurut Hafid yang menjadi soal dalam buku itu adalah penempatan tulisan Provinsi Papua Barat yang disatukan dalam Bab “Australia, News Zeland and Pacific” dan dipisahkan dari Bab “East and South East Asia” yang di dalamnya menguraikan tentang Indonesia. Seolah-olah Papua telah menjadi negara tersendiri, penulisnya sengaja memprovokasi, katanya.

Dua buku yang lain ditulis oleh orang Papua, yaitu “Hak Asasi Masyarakat Adat” yang ditulis Sem Karoba dan “Jeritan Bangsa Papua: Papua Barat Mencari Keadilan” karya Sendius Wonda. Buku ini juga dituding menebar virus separatisme. Tulisannya menggambarkan seolah-olah Papua harus merdeka, kata Hafid.

Dari sejumlah buku yang ditelitinya itu Hafid juga mengaku menemukan buku penyemai benih-benih terorisme. Salah satunya, misalnya, menggambarkan bahwa aksi bom bunuh diri bakal mendapat ganjaran surga. Jadi, kata Hafid hakulyakin, harus ada upaya serius dari pemerintah untuk menghentikan peredaran buku-buku sesat itu. Dan hal itu merupakan kewajiban Negara untuk melindung warganya.

Lagipula, masih kata Hafid, kebijakan penarikan buku selalu didahului dengan kajian akademis yang membuktikan memang ada bagian-bagian dalam buku tersebut yang ngawur dari segi keilmuan.

***

Sejarah Indonesia sarat dengan kisah pelarangan buku, khususnya saat negara berada di bawah kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru. Di masa itu, pemerintah menerapkan aturan warisan kolonial Belanda, yaitu Haatzai Artikelen, sebutan untuk delik pidana bagi mereka yang dituduh menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau menghina penguasa kolonial.

Dalam buku “Menentang Peradaban, Pelarangan Buku di Indonesia” yang disusun Jaringan Kerja Budaya disebutkan di era kolonial Haatzai Artikelen kerap dipakai untuk menghukum kalangan pergerakan yang menentang penguasa sekaligus untuk meredam perlawanan rakyat.

Saat Soekarno berkuasa yang dibabat adalah buku-buku yang dipandang mengandung paham liberal dan kebarat-baratan. Bung Karno juga memberangus sejumlah buku yang mengritik pemerintahannya.

Begitu Soeharto berkuasa yang diberangus adalah buku yang mengandung paham komunisme, Leninisme dan Marxisme. Soeharto bahkan bersikap lebih keras dalam memberangus buku-buku yang mengritiknya.

***

Itulah sebabnya ketika kini muncul lagi kebijakan pelarangan buku, ramailah kekhawatiran orang akan kembalinya langkah-langkah otoriter itu.

“Kami menyesalkan tindakan penguasa yang mulai membungkam kreativitas berfikir lagi,” kata Julius Felecianus, Direktur Utama PT. Galangpress Media Utama.

Galangpress adalah penerbit buku “Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat” karya Sendius Wonda dan “Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat,” tulisan Socratez Sofyan Yoman. Dua buku ini termasuk di antara lima buku yang telah dilarang kejaksaan.

Protes bukan hanya datang dari penulis atau penerbit buku yang kena bredel. Sejumlah aktivis, budayawan, dan lembaga pun keras mengecam.

Soal motivasi campur tangan negara dalam peredaran buku itu, Rachland Nashidik, Direktur Imparsial, masih bersepakat. Dia setuju negara harus melindungi warganya dari aksi terorisme atau dari tindakan menyebarkan kebencian dari satu kelompok warga ke warga lain.

Dia mencontohkan buku Adolf Hitler “Mein Kampf” (Perjuanganku) di Belanda dilarang dijual bebas di toko-toko buku. Dalam buku ini, Hitler membeberkan pandangannya tentang Jerman masa depan, termasuk rencana kejinya terhadap bangsa Yahudi. Saat naik ke puncak kekuasaan pada 1933, dia merealisir beberapa hal dalam buku itu yang berujung antara lain pada pendirian kamp-kamp konsentrasi Yahudi. Semasa rezim Nazi, buku ini tersedia bebas di kantor-kantor pemerintahan. Setelah Perang Dunia II buku ini dianggap ilegal dan dilarang keras dijual di Jerman dan Austria.

Toh demikian, kata Rachland, pemerintah Belanda masih menyediakan ruang bagi-bagi buku terlarang seperti itu. Masih disediakan semacam clearing house di mana buku-buku terlarang itu disimpan dan boleh diakses publik untuk kepentingan akademis. Di situ, selalu dicatat identitas setiap pengakses, tujuan peminjaman, dan lainnya. Dengan cara ini ruang untuk kebebasan sipil masih terbuka, tapi negara masih dapat menjamin hak-keamanan setiap warga negara.

Tak cuma disesalkan Rachland, di halaman twitter-nya, wartawan senior dan sastrawan Goenawan Mohamad (@gm_gm), pun tak henti “mengomel” soal ini. Salah satunya berbunyi, “Kejaksaan Agung melarang buku dengan UU yang lahir waktu Indonesia dinyatakan keadaan “darurat perang” dalam konfrontasi dengan Malaysia. Ajaib!”

Dalam tweet-nya yang terakhir soal ini, Goenawan yang merupakan salah satu anggota tim sukses Boediono semasa kampanye pemilu lalu, bahkan sengit menyindir, “SBY dan Boediono dikenal sebagai pembaca buku yang bersemangat. Menteri Hukum dan HAM-nya mau melarang buku. Ajaib lagi!”

Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M. Zein menganggap itu sebagai pembodohan rakyat. Ikatan Penerbit Indonesia menilai langkah itu semata hanya untuk melindungi kepentingan penguasa, bukan masyarakat.

Pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas, mengingatkan di era Internet sekarang, di zaman kuda tidak lagi gigit besi, pelarangan buku jelas hanyalah pekerjaan sia-sia. Teknologi informasi dan komunikasi membuat orang dapat dengan muda mengakses berbagai data hampir tanpa batasan. Kalau dalam bentuk cetak dilarang, ya tersebar luas lah e-book-nya di jagat maya.

Darmaningtyas berpendapat pemerintah tak perlu melarang buku, yang tak lain merupakan bagian dari hak asasi warga untuk mengekspresikan pikirannya. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia mestinya tak boleh memberangus pemikiran. Sebab, hanya negara totalitarian yang masih gemar melakukannya.

Laporan: Banjir Ambarita (Papua) | Fajar Sodiq (Yogyakarta)
• VIVAnews
–>

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s