Tujuh Alasan SBY Harus Dipanggil Pansus


Angket Century
Salah satunya soal Marsillam Simanjuntak yang dalam notulensi rapat disebut disuruh.
Jum’at, 15 Januari 2010, 14:57 WIB
Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila

Ketua BPK Hadi Purnomo serahkan hasil audit Century ke Presiden SBY (Antara/ Widodo S Jusuf)

VIVAnews – Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) yang digerakkan sejumlah aktivis seperti Marwan Batubara dan Adhie Massardi mendesak Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut mereka, ada tujuh hal yang harus diklarifikasi SBY terkait kasus yang melibatkan dana Rp 6,7 triliun ini.

“Kami menuntut SBY dipanggil jadi salah satu saksi,” kata Marwan yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerh itu saat bertemu Pansus di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Januari 2010.

Berikut tujuh alasan yang ditulis KPKN dalam selabaran itu:
1. Membuktikan Presiden SBY konsisten dengan apa yang sering diucapkan, berada di garis depan pemberantasan korupsi;

2. Mengklarifikasi kehadiran Marsillam Simanjuntak dalam rapat Komite Stabilisasi Sektor Keuangan, apakah sebagai pejabat yang dtugaskan Presiden atau hanya sebagai pribadi atau narasumber. Dalam transkrip rapat 21 November 2008 tertulis bahwa Sri Mulyani pada awal rapat menyebutkan Marsillam diminta Presiden bekerja dengan KSSK;

3. Presiden SBY diduga mengikuti proses pembahasan bail out Bank Century oleh Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan lembaga terkaitnya lainnya menjelang putusan bail out;

4. Berdasarkan notulensi rapat KSSK 13 November 2008, disebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menginformasikan masalah Bank Century pada Presiden;

5. Meskipun Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan telah ditolak DPR pada 18 Desember 2008, pemerintah tetap menganggap Perpu itu berlaku bahkan dalam pengajuan RUU Pencabutan Perpu JPSK yang baru-baru ini ditolak DPR, hal tersebut terindikasi jelas. Oleh sebab itu, Presiden perlu diklarifikasi Pansus;

6. Komposisi keanggotaan KSSK hanya terdiri dari dua orang pejabat, padahal wewenang yang dimiliki demikian luas dan menyangkut keuangan negara triliunan rupiah. Presiden SBY perlu dipertanyakan mengapa membiarkan organisasi penting seperti KSSK hanya diisi dua pejabat. Pertanyaan ini penting karena Ketua KSSK juga anggota kabinetnya;

7. Proses pengambilan keputusan bail out terjadi pada saat Presiden SBY di Amerika. Perlu ditanyakan pada Presiden SBY seberapa sering perkembangan proses itu dilaporkan dan dikoordinasikan Ketua KSSK pada presiden.

Tujuh alasan ini disampaikan KPKN kepada Pansus yang diwakili sejumlah anggotanya termasuk Ketua Pansus, Idrus Marham. Ikut pula sejumlah organisasi mahasiswa menyokong petisi KPKN ini.

“Keterangan Marsillam Perjelas Posisi SBY”
“Kami masih mendalami apakah nama Presiden dicatut atau tidak dalam kasus ini.”
Jum’at, 15 Januari 2010, 13:04 WIB
Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi
Marsilam Simanjuntak (www.depkumham.go.id)

VIVAnews – Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan partainya belum bisa menyatakan setuju pemanggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century. Golkar baru bersikap setelah ada keterangan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi, Marsillam Simanjuntak.

“Kami masih mendalami apakah nama Presiden dicatut atau tidak dalam kasus ini,” kata Bambang di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Januari 2010. Dan Marsillam diundang Pansus ke DPR pada Senin 18 Januari nanti.

Bambang menyampaikan, Golkar bukanlah bagian dari koalisi pemerintahan SBY. “Golkar tidak pernah berkoalisi. Kontrak dengan pemerintah dilakukan secara individual oleh beberapa kader Golkar, bukan ditandatangani oleh partai,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, sejak saat Pemilu, Golkar justru bekerjasama dengan Hanura. “Partai Golkar tidak berkoalisi dengan pemerintah. Golkar hanya bekerja sama dengan pemerintah, karena ada kader-kader Golkar yang berada di kabinet,” ujar Bambang. Hal ini berbeda dengan persepsi yang berkembang selama ini bahwa Golkar adalah bagian dari koalisi yang masuk paling terakhir.

Marsillam menjadi kunci pemanggilan SBY karena dalam transkrip rekaman rapat Komite Stabilisasi Sektor Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Marsilam sebagai utusan Presiden. Konsekuensinya, Presiden dengan begitu mengikuti proses pengambilan kebijakan bail out Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun yang dimasalahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Belakangan Sri Mulyani membantahnya dengan menyebut Marsillam sebagai narasumber. Namun posisi sebagai narasumber ini juga jadi komplikasi terkait kerahasiaan bank. Posisi Marsillam yang bukan pejabat berwenang tentu potensial melanggar asas yang diatur perundang-undangan itu.

One thought on “Tujuh Alasan SBY Harus Dipanggil Pansus

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s