Gila !60 % Prajurit TNI AD Tak Punya Rumah, 40 % Siap Kena Tembak


Kamis, 28 Januari 2010 | 21:47 WIB

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak kurang 60 persen dari jumlah total prajurit TNI Angkatan Darat saat ini tidak memiliki rumah. Sebagian di antaranya bahkan harus tinggal di kantor.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Christian Zebua saat bersilaturahim dengan sejumlah jurnalis di Aula DI Pandjaitan Dispenad Mabesad, Jalan Veteran 5, Jakarta Pusat, Kamis (28/1/2010).

“Bahkan ada (prajurit) yang tidak punya rumah sehingga harus tidur di kantor,” kata Christian.

Pada kesempatan itu, Brigjen Soewarno Widjonarko turut pula diperkenalkan. Dia akan menggantikan Christian sebagai kadispenad. Adapun Christian akan menempati jabatan baru sebagai wakil asisten Logistik KSAD.

Bahkan ada (prajurit) yang tidak punya rumah sehingga harus tidur di kantor.
PERUMAHAN DINAS
Rumah Negara Kemhan/TNI Kurang 159.704 Unit
Kamis, 28 Januari 2010 | 02:45 WIB

Jakarta, Kompas – Secara ideal, Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia memiliki 357.874 rumah negara. Namun, yang tersedia baru 198.170 unit. Artinya, masih kurang 159.704 unit atau 44,63 persen. Dari 198.170 unit tersebut, sebanyak 39.509 unit atau 19,92 persen masih dihuni oleh purnawirawan TNI.

”Kami berharap rumah-rumah yang ditempati purnawirawan tersebut dapat ditempati prajurit aktif,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (27/1).

Sjafrie menjelaskan, terhadap rumah negara yang dihuni purnawirawan, Panglima TNI memberi kebijakan dengan menerbitkan surat izin penghunian (SIP) bagi istri purnawirawan. SIP tersebut harus diperbarui setiap tiga tahun sekali. Namun, penghuni harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan, air, dan listrik. ”Namun, kalau sudah bayar PBB, air, dan listrik, bukan berarti rumah lalu milik pribadi,” tutur Sjafrie. Setelah istri meninggal, rumah harus dikembalikan kepada negara.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan, penertiban rumah negara sudah semestinya dilakukan. ”Itu barang milik negara,” kata Djoko.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal George Toisutta menambahkan, rumah dinas yang ditertibkan adalah rumah dinas yang sudah tidak ditinggali oleh purnawirawan dimaksud.

Namun, di lapangan, warga berkata lain. Didit, wakil warga Kompleks Bulak Rantai, Jakarta Timur, misalnya, menjelaskan, kompleks seluas 18 hektar lebih ini dibeli Sekretariat Negara pada tahun 1964. Pemerintah kemudian membangun 50 rumah.

20 Persen Rumah Dinas TNI Ditempati Purnawirawan
Rabu, 27 Januari 2010 | 20:50 WIB

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Warga berdiri di depan spanduk penolakan pengosongan yang terpasang di gerbang Kompleks Eks Yon Angkub di Jalan Cililitan Besar, Jakarta Timur, Jumat (22/1). Sesuai surat yang diterima warga, 66 rumah di kompleks tersebut harus dikosongkan pada 25 Januari 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kesejahteraan anggota TNI masih sangat memprihatinkan. Fasilitas rumah dinas yang diperuntukkan bagi prajurit TNI aktif ternyata jumlahnya masih belum memadai dan sebanding dengan jumlah prajurit TNI yang ada.

Ironisnya, justru ada yang menyewa rumah negara kepada purnawirawan.

Dari catatan Kementerian Pertahanan RI, rumah dinas yang diperuntukan bagi anggota TNI aktif baru bisa dipenuhi oleh negara sebanyak 198.170 rumah. Jumlah tersebut baru bisa memenuhi kebutuhan rumah dinas sebanyak 40 persen dari jumlah rumah dinas yang semestinya sebanyak 357.874 rumah. Dengan demikian TNI masih kekurangan sebanyak 159.704 rumah dinas.

Hal ini masih ditambah lagi dengan persoalan banyaknya rumah dinas TNI yang masih dihuni oleh para purnawirawan. Dari sebanyak 198.170 rumah dinas TNI, baru dapat dihuni oleh anggota aktif TNI sebanyak 158.661 atau sebanyak 80 persennya. Sementara 35.509 rumah atau 20 persennya, masih dihuni oleh purnawirawan.

“Ini perlu sama-sama kita pahami bahwa ada persoalan aspek keadilan kemanusiaan. Bahwa negara perlu memenuhi sandang pangan papan prajurit TNI,” kata Wakil Menteri Pertahanan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (27/1/2010).

Sjafrie menjelaskan kekurangan rumah dinas tersebut banyak terdapat pada instansi dan satuan Banmin/Banpur dan Satter terutama pada level Komando Atas (kantor-kantor pusat).

Akibat kurangnya jumlah fasilitas rumah dinas tersebut berimplikasi besar pada kesejahteraan dan kesiagaan aparat TNI sebagai alat pertahanan negara. “Banyak dari antara anggota TNI tersebut terpaksa menyewa rumah (mengontrak) di luar batas kemampuan keuangannya. Ironisnya, justru ada yang menyewa rumah negara kepada purnawirawan,” kata dia.

Lebih jauh, persoalan tersebut juga berdampak luas pada kinerja prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya. Permasalahan disersi, insubordinasi dan indisipliner merupakan dampak lanjutan dari persoalan itu. “Mereka yang terpaksa mengontrak di lokasi yang jauh sering terlambat bekerja,” ujarnya.

Mengenai persoalan ini, TNI bukannya tidak memberikan solusi. Namun, kata Sjafrie anggaran pengadaan rumah negara bagi keperluan anggota aktif TNI masih sangat minim dan baru mencapai rata-rata 3000 KK per tahun. “Dengan kekurangan rumah dinas sebanyak 159.704 rumah maka dengan kata lain diperlukan waktu sekitar 53 tahun untuk melengkapi kebutuhan rumah negara secara reguler,” ungkap Sjafrie.

Persoalan Purnawirawan

Mengenai banyaknya purnawirawan TNI yang masih menempati rumah dinas TNI, Sjafrie mengatakan pihaknya terus melakukan upaya dialogis untuk menyelesaikan persoalan ini. Di satu sisi, kebutuhan rumah dinas TNI semakin besar namun di sisi lain penanganan yang manusiawi terhadap purnawirawan TNI mesti tetap dilakukan.

Ia menegaskan, semua rumah dinas TNI hanya diperuntukkan bagi anggota TNI yang masih aktif. Namun demikian, kata Sjafrie, proses penertiban tersebut akan dilakukan dengan memberlakukan toleransi dan kebijakan yang meringankan. Antara lain purnawirawan atau warakawuri yang belum mempunyai rumah boleh menempati rumah negara sampai yang bersangkutan meninggal. “Toleransi yang dimaksud sebagai bentuk respek atas dedikasi dan pengabdian purnawirawan TNI,” pungkas Sjafrie.

Kerap Bentrokan, Wamenhan Akui Sulitnya Penertiban Rumah Dinas TNI
Rabu, 27 Januari 2010 | 19:14 WIB

R.A. KHAIRUN NISA

Warga Komplek Yon Angkub, Cililitan Besar, mengadang aparat keamanan yang akan menggusur permukiman mereka di Jalan Cililitan Besar, Jakarta Timur, Senin (25/1/2010).

JAKARTA, KOMPAS.com — Proses penertiban dan pengosongan terhadap rumah dinas milik TNI kerap diwarnai aksi emosional dan bentrokan antara aparat dan warga. Wakil Menteri Pertahanan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin mengakui, sulitnya proses negoisasi mengakibatkan penertiban kerap berbuntut bentrokan.

Untuk menghindari bentrokan, kami mengutamakan langkah dialogis dengan penghuni rumah dinas. Terlebih para purnawirawan adalah kluarga besar TNI yang tidak bisa dilupakan begitu saja jasa mereka.
— Sjafrie Sjamsoeddin

“Tak dapat dipungkiri bahwa ada nuansa emosional dalam proses penertiban rumah dinas yang berujung pada pengosongan,” kata Sjafrie Sjamsoedin, Rabu (27/1/2010) di Kementerian Pertahanan.

Sebagian besar purnawirawan yang masih tinggal di rumah dinas, kata Sjafrie, masih belum bisa meninggalkan rumah dinas lantaran beralasan belum memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, Sjafrie mengatakan, pihaknya tak henti-hentinya melakukan dialog dan pemberian kelonggaran tenggat waktu untuk pengosongan rumah dinas.

“Masalah tenggat waktu selalu kami sediakan, mulai dari tiga bulan, setengah tahun sampai satu tahun,” ungkapnya.

Untuk menghindari bentrokan tersebut, Sjafrie mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan langkah-langkah preventif dan dialogis kepada penghuni rumah dinas. Terlebih, ucap Sjafrie, para purnawirawan tersebut merupakan keluarga besar TNI yang tidak bisa dilupakan begitu saja jasanya. “Ini semua harus ekual. Karena di satu sisi kebutuhan TNI atas rumah milik negara juga sangat besar,” tegasnya.

Ia mengharapkan agar ada jiwa besar dari para purnawirawan TNI untuk mengembalikan aset tersebut untuk dipergunakan kembali bagi prajurit yang masih aktif. “Diperlukan dedikasi prajurit atas aset negara yang dibeli dari uang rakyat,” pungkasnya.

Baru 25 Persen Prajurit TNI AU Miliki Rumah Dinas, yang lain beterbangan
Laporan wartawan KOMPAS Eny Prihtiyani
Rabu, 27 Januari 2010 | 18:49 WIB

Majri

Ilustrasi rumah dinas

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Dari sekitar 31.000 orang prajurit di jajaran TNI AU, baru sekitar 25 persen yang memiliki rumah dinas. Karenanya, pemanfaatannya harus bergilir supaya ada unsur pemerataan. TNI AU berkomitmen akan terus menambah rumah dinas sebagai bentuk perhatian kesejahteraan bagi prajurit.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya Imam Sufaat seusai membuka rapat pimpinan TNI AU di Kompleks Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, Rabu (27/1/2010). “Kami tidak ingin pemanfaatan rumah dinas menimbulkan konflik, makanya harus bergiliran,” katanya.

30 Persen Prajurit TNI Sulteng Masih Mengontrak
Minggu, 4 Oktober 2009 | 19:38 WIB

PALU, KOMPAS.com – Pihak Korem 132/Tadulako mengungkapkan, masih ada sekitar 30 persen prajurit TNI di wilayahnya, hingga kini masih menetap di luar rumah dinas dan barak militer.

“Mereka ini masih tinggal di rumah orang dengan cara mengontrak serta lainnya menumpang di rumah keluarganya,” kata Komandan Korem 132/Tadulako (wilayah Sulteng), Kolonel Inf Muhammad Thamrin Marzuki di Palu, Minggu (4/10).

Danrem Marzuki mengatakan prajurit TNI yang masih tinggal di rumah kurang layak huni dan berada di luar lingkungan perumahan dinas tersebut, mulai yang bertugas di tingkat Koramil hingga Korem.

Menurut dia, masalah perumahan layak huni masih menjadi problem utama yang dihadapi TNI dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan prajurit.

Namun, pihaknya memahami kalau kondisi tersebut muncul, dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki Mabes TNI dalam setiap tahun.

Ia mencontohkan anggaran TNI dalam APBN 2009 sebesar Rp 46 triliun masih terbagi ke dalam lima pos, yakni Departemen Pertahanan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Itu pun, anggaran tersebut lebih diprioritaskan pada pos pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Karena itu, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan tempat tinggal yang layak bagi para prajurit TNI setiap tahun, termasuk yang bertugas di Provinsi Sulteng, masih jauh dari kebutuhan.

“Dana yang ada sekarang dicukup-cukupi saja, karena kita memang harus mengerti dengan kondisi keuangan negara saat ini,” katanya.

Meski demikian, Marzuki terus berupaya menyediakan perumahan layak huni bagi sebagian prajurit TNI di wilayahnya, salah satunya menambah pembangunan perumahan menggunakan fasilitas Asabri (Asuransi ABRI) bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara.

“Penyediaan perumahan bagi prajurit (yang belum memiliki rumah tinggal) itu sangat penting, guna mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas kinerjanya dalam menjalankan tugas pokok,” tuturnya.

Selain itu, penyediaan rumah dinas atau rumah layak tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit agar kesiapan dan pembinaannya lebih bagus, sekaligus mengurangi beban psikologis yang ada.

<!–/ halaman berikutnya–>

Menurutnya, bila sampai pensiun prajurit belum memiliki rumah sendiri, maka TNI AU masih memberikan kesempatan tinggal selama setahun lagi.

“Kami terus berupaya supaya rumah dinas ditambah. Penambahan biasanya dilakukan melalui koperasi TNI AU,” tambahnya.

<!–/ halaman berikutnya–>

<!–/ halaman berikutnya–>

4 thoughts on “Gila !60 % Prajurit TNI AD Tak Punya Rumah, 40 % Siap Kena Tembak

  1. Kemana uang para prajurit,bukankah setiap bulan prajurit dipotong 10%,tentunya prajurit tidak mungkin kekurangan rumah apabila dana asabri dikelola dengan baik,karena 10% yang dipotong dari gaji prajurit terdiri dari: 4,75% iuran pensiun,2,75% tabungan hari tua &perumahan,2% dana kesehatan.tapi kenyataannya uang tersebut diselewengkan.

    Suka

  2. Kemana uang para prajurit,bukankah setiap bulan prajurit dipotong 10%,tentunya prajurit tidak mungkin kekurangan rumah apabila dana asabri dikelola dengan baik,karena 10% yang dipotong dari gaji prajurit terdiri dari: 4,75% iuran pensiun,2,75% tabungan hari tua &perumahan,2% dana kesehatan.tapi kenyataannya uang tersebut diselewengkan.

    Suka

  3. NKRI harga mati_mobilisasi tni & kesejahteraan tni dibunuh sampai mati…bagaimana alat negara jadi kuat kalau didalamnya digrogoti??????????para koruptor sumber malapetak sebuah bangsa”koruptor penghianat bangsa”_hukuman yg pantas 1/2 mati_jgn tni dijadikan korban …wahai..pemerintah….bekerjalah yg benar& berlaku adil buat rakyat & tentaramu..

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s