13 Sikap Politik PPP Hasil Mukernas


Mukernas minta DPR dan Pemerintah segera merevisi UU Pemilu.
Minggu, 31 Januari 2010, 17:44 WIB
Siswanto
(Antara/ Andika Wahyu)

VIVAnews – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diselenggarakan pada 29-31 Januari 2010 di Medan, Sumatera Utara, menghasilkan tiga belas sikap politik.

Pertama, Mukernas menegaskan permohonan Pengujian Undang-Undang (judicial review) terhadap UU No. 1 tahun 1965 tentang Penodaan Ajaran Agama harus ditolak oleh MK, karena hal tersebut bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menegaskan adanya hubungan simbiotik antara agama dengan negara. Hubungan tersebut harus terus dijaga dan dipelihara dengan mendukung negara menjaga ajaran agama dari upaya-upaya penodaan dan penistaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kedua, Mukernas menilai demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia bukan tanpa batas, melainkan harus dijalankan dalam koridor hukum dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Demokrasi dan kebebasan berekspresi harus disertai dengan tanggung jawab agar tidak menjadi anarki. Anarki di tengah-tengah demokrasi dan kebebasan berekspresi, dapat mendorong kembalinya otoritarianisme.

Ketiga, Mukernas menegaskan lembaga dan aparatur penegakan hukum di Indonesia harus mampu mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Hukum harus dapat memberikan keadilan bagi siapapun, tanpa melihat kedudukan dan jabatannya dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum yang yang tidak mampu mewujudkan keadilan substantif, baik karena adanya mafia peradilan, makelar kasus, jual beli perkara, dan semacamnya, telah merusak sisten hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum, yang berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara secara keseluruhan.

Keempat, Mukernas meminta DPR dan Pemerintah untuk segera merevisi undang-undang tentang Partai Politik, Penyelenggara Pemilu, serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Terkait RUU Penyelenggara Pemilu, PPP berkeyakinan anggota KPU dan KPUD sebaiknya direkrut dari anggota partai politik. Hal ini dilandasi oleh sinyalemen adanya ketidakprofesionalan dan penyimpangan-penyimpangan yang bersifat transaksional pada penyelenggaraan Pemilu 2004 dan 2009. Rekrutmen anggota KPU dan KPUD dari partai politik, yang berarti dari peserta pemilu, maka akan terbangun mekanisme saling kontrol di antara sesama anggota KPU dan KPUD.

Kelima, Mukernas merekomendasikan agar pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten, dilakukan oleh lembaga DPRD. Hal ini dilandasi kenyataan, bahwa pilkada langsung telah memberi mudlarat yang lebih besar daripada manfaat yang bisa diambil.

Dengan pemilihan melalui DPRD, konflik horisontal dapat diredam, pendidikan politik bisa lebih efektif dijalankan, politik transaksional yang menumbuh-suburkan korupsi dapat dicegah, serta anggaran negara dan daerah yang mencapai puluhan triliun rupiah dapat dihemat untuk dialokasikan kepada program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Keenam, mengacu pada hasil audit investigatif BPK dan pemeriksaan Pansus Angket DPR atas kasus Bank Century, Mukernas menilai dalam pelaksanaan proses merger dan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, diindikasikan kuat terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan.

PPP juga menilai, pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS) belum dapat dipastikan memiliki landasan hukum yang memadai, di tengah-tengah keharusan pengambil kebijakan untuk memutuskan, dalam situasi perekonomian nasional yang tidak netral dari krisis ekonomi global.

Terkait dengan hal tersebut, PPP mendukung Pansus Angket DPR atas kasus Bank Century, untuk segera menuntaskan seluruh agenda pemeriksaan. PPP juga mendesak kepada KPK, kepolisian dan kejaksaan, untuk segera memperoses secara hukum, indikasi adanya penyimpangan penggunaan dana FPJP dan PMS kepada Bank Century, serta menindak tegas siapapun pelakunya.

Ketujuh,  Mukernas meminta DPR dan Pemerintah untuk segera membentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan, dengan memisahkan fungsi pengawasan perbankan nasional dari Bank Indonesia. PPP menyerukan diperketatnya fit and proper test terhadap pemegang saham perbankan dan rekrutmen para bankir. Diharapkan hal ini dapat mencegah timbulnya moral hazard dari bankir hitam yang bekerja sama dengan oknum pengawas perbankan.

Kedelapan, Mukernas menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 % pada 2009, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di dunia setelah Cina dan India. Namun PPP menilai prestasi tersebut belum mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran,menumbuhkan daya beli, dan meningkatkan daya saing pengusaha nasional. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang lebih menyeluruh, terarah, dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga perbankan guna meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi serta taraf hidup masyarakat.

Kesembilan
, menyikapi perdagangan bebas ASEAN-Cina, Mukernas menilai pelaksanaan perjanjian tersebut saat ini dapat mencederai pengusaha nasional, khususnya pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu, PPP meminta agar Pemerintah menunda pelaksanaan perjanjian tersebut sampai waktu yang ditentukan kemudian, dengan menunggu kesiapan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kesepuluh, Amandemen UUD 1945 telah mengamanatkan agar pendidikan nasional harus mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional dan mencegah kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan munculnya ketidakadilan. PPP meminta, agar pelaksanaan anggaran pendidikan harus betul-betul dikelola dengan transparan dan akuntabel agar amanat konstitusi terlaksana dengan baik.

Kesebelas, Mukernas menilai saat ini telah terjadi degradasi nilai-nilai kebangsaan, baik di kalangan elit maupun masyarakat kebanyakan. Hal ini ditandai, antara lain, dengan menurunnya perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia, disertai dengan sikap rendah diri, inferior, serta tidak punya impian bahwa Indonesia kelak akan menjadi bangsa yang disegani dunia internasional. Untuk itu, diperlukan gerakan nasional peningkatan rasa nasionalisme di seluruh lapisan masyarakat.

Keduabelas, Mukernas menegaskan posisinya dalam koalisi Kabinet Indonesia Bersatu II. PPP meminta agar pemimpin koalisi dapat mendudukkan posisinya sesuai dengan nota kesepahaman koalisi, yaitu dengan membangun manajemen koalisi yang efektif, meneguhkan etika di antara anggota koalisi, dan meletakkan kebenaran dalam prinsip-prinsip kebijakan yang dijalankan oleh koalisi.

Ketigabelas
, Mukernas menolak peningkatan gaji pejabat negara, karena tidak relevan dengan kondisi masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. PPP meminta agar dana yang sedianya diperuntukkan peningkatan gaji pejabat negara, dialokasikan untuk peningkatan gaji PNS golongan terendah, pengangkatan tenaga honorer, dan program-program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

• VIVAnews
PPP Bisa Jadi Partai Gurem 2014
Laporan wartawan KOMPAS Imam Prihadiyoko
Senin, 1 Februari 2010 | 09:25 WIB

DHONI SETIAWAN

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  berpotensi menjadi partai gurem dan bahkan bisa tidak lolos ambang batas parlemen dalam  pemilu 2014. Apalagi, jika pimpinan partai berlambang Ka’bah tersebut tidak sadar dengan kelemahan internal dan eksternal, sehingga tidak segera melakukan pembenahan.

“Kelemahan paling mendasar PPP adalah kepemimpinan. Partai ini tidak memiliki pemimpin yang bisa mengayomi, memberi inspirasi, semangat, dan harapan untuk bangkit menjadi pemenang pemilu,” ujar Sosiolog Musni Umar di Jakarta, Senin (1/2/2010).

Selain itu, Musni menilai, PPP miskin  kaderisasi dan pembinaan. Akibatnya, PPP hanya hadir di masyarakat menjelang dan saat pemilu saja.

“Para pemimpin  PPP disemua tingkatan, tidak mempunyai ujung tombak untuk memberdayakan masyarakat luas karena tidak memiliki kader yang terlatih dan siap berjuang. Juga partai berlambang Ka’bah ini, tidak memiliki sistem untuk mencegah terjadinya perpecahan,” ujarnya.

Pasalnya, setiap usai Muktamar terjadi perpecahan. Padahal sekecil apapun perpecahan selalu merugikan dan melemahkan partai. Seharusnya, mereka mencari model atau sistem pemilihan pemimpin partai yang bisa mencegah terjadinya perpecahan pascamuktamar seperti yang dilakukan Partai Keadilan Sosial.

Kelemahan paling mendasar PPP adalah kepemimpinan.

Empat Agenda Penting Mukernas PPP Besok
Agenda pertama adalah membahas soal kekalahan PPP dalam Pemilu 2009.
Kamis, 28 Januari 2010, 17:11 WIB
Arfi Bambani Amri, Aries Setiawan
(Antara/ Ujang Zaelani)

VIVAnews – Partai Persatuan Pembangunan menggelar Musyawarah Kerja Nasional antara 29 sampai 31 Januari 2010. Mukernas yang digelar di Hotel Tiara, Medan, ini membahas empat agenda termasuk soal kekalahan dalam Pemilu 2009 lalu.

Chozin Chumaidy, Wakil Ketua Umum PPP, menyatakan Mukernas II ini sangat penting. “Ada empat hal yang kami bahas nanti,” ujarnya dalam jumpa pers di kantor pusat PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis 28 Januari 2010.

Empat agenda itu yakni:
1. Evaluasi Pemilu 2009
“Pada Pemilu 2009, perolehan suara PPP turun, hanya mendapatkan 5,3 persen dengan jumlah suara 5 jutaan. Ada pergeseran pilihan politik umat secara transparan di Pemilu Indonesia. Di mana partai Islam berbasis umat kalah unggul oleh partai-partai nasional-sekuler. Kami akan memberikan rekomendasi langkah-langkah PPP dalam Pemilu ke depan,” ujar Chozin.

2. Reideologi partai
“Dengan munculnya pragmatisme politik, kapitalisme politik, yang dahsyat pada PPP, maka PPP memandang perlu reideologisasi partai supaya memantapkan kembali ideologi Islam dalam berpolitik shingga sikap dan perilaku harus berbasis pada ideologi yang dibangun atas dasar nilai syariat dan keyakinan.”

3. Program pemenangan Pilkada 2010
“Ada 244 Pilkada di 2010 ini. PPP bertekad mengantarkan kader-kader atau putra-putra terbaik daerah untuk memimpin dan menjaring kepala daerah dalam Pilkada 2010.”

4. Soal program strategis dan kaderisasi
“Kami akan menyiapkan kader-kader yang baik di bawah, internal maupun profesional. Kami akan menyiapkan jumlah saksi untuk tiap-tiap TPS. Kekalahan PPP dalam Pemilu karena jumlah saksi yang tidak memadai. 1.280.000 Orang akan disiapkan menjadi kader penggerak partai,” ujar Chozin.

• VIVAnews
Kasus KPK
Ini Posisi PPP Soal Kasus Bibit-Chandra
Meski terkesan terlambat, PPP mengeluarkan sikap atas kasus Bibit-Chandra. Berikut…
Kamis, 5 November 2009, 13:28 WIB
Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi
Politisi PPP Irgan Chairul Mahfiz, Lukman Hakim Saifudin & Suryadharma Ali (Antara/ Widodo S Jusuf)

VIVAnews – Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan mitra koalisi pemerintah, hari ini mengeluarkan seruan kepada Presiden SBY untuk memperhatikan aspirasi rakyat yang berkembang terkait penegakan hukum di Indonesia. Hal ini terkait dengan eskalasi publik yang makin meningkat pasca-pemutaran rekaman penyadapan KPK di Mahkamah Konstitusi yang mengungkap kebobrokan penegakan hukum di Indonesia.

“Dengan kemenangan mutlak dalam pemilu yang menandakan dukungan mayoritas rakyat, Presiden seharusnya merasakan denyut nadi masyarakat yang rindu pada semangat reformasi dan penegakan hukum di tanah air,” ujar Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifudin, dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 5 November 2009.

“Sehubungan dengan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, maka PPP meminta kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk segera mengambil langkah-langkah yang strategis, tegas, dan cepat,” kata Sekretaris Jenderal PPP, Irgan Chairul Mahfiz.

Langkah-langkah tersebut dirangkum PPP dalam lima butir. Pertama, penguatan komitmen pemberantasan korupsi di semua lembaga negara, baik jajaran eksekutif, legislatif, dan yufikatif.

Kedua, pemulihan citra dan penguatan citra institusi kejaksaan, dengan menempatkan pimpinan-pimpinan yang memiliki integritas, profesionalitas, bersih, dan berkomitmen terhadap pemberantasan mafia peradilan. Ketiga, pengawalan dan percepatan terhadap proses hukum terkait pengungkapan kasus pimpinan KPK, agar mereka yang terbukti bersalah benar-benar mendapat hukuman yang seberat-beratnya.

Keempat, penyempurnaan hukum acara pelaksanaan wewenang KPK yang berorientasi pada penguatan eksistensi KPK. Kelima, peningkatan koordinasi dan sinergisitas untuk menghindari tumpang tindih dan rivalitas di antara lembaga penegak hukum, yang diarahkan pada pemberantasan korupsi.

• VIVAnews
Kasus KPK
PPP Baru Sikapi Kasus Bibit-Chandra Siang Ini
Siang ini, Sekretaris Jenderal PPP akan membuat pernyataan soal Bibit-Chandra.
Kamis, 5 November 2009, 11:22 WIB
Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali & Ketua Umum Hanura Wiranto (Antara/ Jefri Aries)

VIVAnews – Partai Persatuan Pembangunan baru akan menyikapi kasus yang membelit dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, siang ini. Pernyataan sikap PPP akan dilakukan Sekretaris Jenderal PPP, Irgan Chairul Mahfiz.

“Siang ini kami akan bersikap di kantor PPP, dibuat oleh sekretaris partai,” ujar Ketua Umum PPP Suryadharma Ali ditemui di kantor presiden, Jakarta, Kamis 5 November 2009. Inti pernyataan, kata Suryadharma yang juga Menteri Agama itu, PPP mendukung KPK.

Partai yang sudah bersikap tegas mengenai kasus ini adalah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Hanura bahkan memerintahkan seluruh anggota fraksinya sebagai penjamin penangguhan penahanan  Bibit dan Chandra.

Sementara Partai Golkar meminta proses hukum dijalankan secara adil dan transparan serta Bibit-Chandra ditangguhkan penahanannya. Pernyataan Golkar mirip dengan Demokrat dan PKS.

• VIVAnews
Dua Pimpinan KPK Ditahan
Pesan PPP untuk TPF Kasus KPK
Tim diharapkan bekerja dengan prinsip silent is golden.
Senin, 2 November 2009, 17:22 WIB
Arfi Bambani Amri
Politisi PPP Suryadharma Ali, Suharso Monoarfa & Muchammad Romahurmuziy (Antara/ Ujang Zaelani)

VIVAnews – Partai Persatuan Pembangunan menilai Tim Pencari Fakta kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi haruslah bukan bagian yang terlibat dalam pusaran konflik. Mereka harus berintegritas tinggi, memahami tata kelola pemerintahan, memiliki kompetensi akademik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Anggota TPF harus berani menolak intervensi dari pihak manapun, berpihak semata pada kebenaran, dan bekerja dengan prinsip silent is golden untuk tidak menambah hiruk-pikuk di panggung nasional,” ujar Sekretaris Fraksi PPP, M Romahurmuziy, dalam pernyataan tertulisnya ke VIVAnews, Senin 2 November 2009.

PPP berharap TPF bekerja secara profesional, terukur dan segera menuju pada pokok masalah tanpa harus mengintervensi seluruh proses hukum yang berjalan. PPP juga mengharapkan seluruh pihak memberi kesempatan pada TPF bekerja secara sistematis dengan tidak terus-menerus mengembangkan opini-opini baru yang berpotensi mempersempit ruang gerak tim.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya membentuk TPF yang diketuai Adnan Buyung Nasution untuk mengumpulkan fakta dan memverifikasi kasus yang membelit dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Tim ini bekerja selama dua minggu.

• VIVAnews

<!–

–>

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s