Muhammadiyah Tolak Uji Materi UU Penistaan Agama


Ahad, 31 Januari 2010, 09:24 WIB

JAKARTA–Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menolak judicial review peraturan perundangan mengenai penistaan dan atau penodaan agama oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Din, jika Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No 5/1969 itu jadi diubah, maka akan sangat berpotensi memicu konflik yang lebih besar bagi kehidupan beragama di Indonesia.

”Saya ingin berpandangan atas nama Muhammadiyah bahwa amandemen terhadap ketentuan perundangan tersebut sangat berbahaya,” ujarnya usai Seminar Nasional Satu Abad Pendidikan Muhammadiyah: Format dan Tantangan Pendidikan Muhammadiyah Ke Depan di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta, Sabtu (30/1).

Din menambahkan, tidak dapat dibayangkan kalau perubahan itu disetujui, maka penodaan dan penistaan terhadap agama baik secara tidak disengaja seperti merusak pemahaman, keyakinan, ajaran dan akidah agama, atau pun yang dilakukan secara sengaja seperti rekayasa sosial dan politik akan berkembang pesat. ”Akan menimbulkan social disorder,” ingat dia.

Din yakin, penolakan ini akan mendapatkan dukungan dari komunitas agama manapun karena semua umat beragama manapun tidak ingin agama yang cuci dinodai. Dan dalam hal ini, perlu keterlibatan negara untuk mengaturnya.

Diketahui, sidang pleno uji materi peraturan perundangan ini yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Rabu, (27/1) pukul 10.00 WIB ditunda pelaksanaannya. Sedianya persidangan akan digelar kembali pada Kamis, 4 Februari nanti.

Uji materi terhadap UU ini diajukan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Di antaranya IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, DEMOS, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBH

Ketua Umum PB NU

Akan Terjadi Anarki, Jika Larangan Penistaan Agama Dihapus

Ahad, 31 Januari 2010, 17:11 WIB

JAKARTA–Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan, keberadaan peraturan perundangan mengenai penistaan dan atau penodaan agama harus dipertahankan.

“Karena itu, kita berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi undang-undang itu,” kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi usai membuka Rakernas I Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Ahad (31/1).

Peraturan perundangan tentang penistaan agama sebelumnya berbentuk Peraturan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 yang kemudian diundangkan melalui UU Nomor 5/1969.

Menurut Hasyim, tanpa adanya peraturan itu maka yang akan terjadi adalah anarki. Di satu sisi orang bisa berbuat sesukanya membuat agama atau aliran kepercayaan sesuai selera, di sisi lain masyarakat yang tidak terima akan berbuat sesukanya untuk melakukan penghakiman.

“Kalau tidak ada cantolan hukum, masyarakat bukannya diam, tetapi justru akan anarki. Kalau ada hukum hal itu bisa kita rem,” katanya.

Hasyim menegaskan, permintaan agar UU itu dicabut atas nama demokrasi sangat tidak tepat. Penodaan agama merupakan agresi moral yang justru merusak agama.

“Jadi harus dibedakan antara demokrasi dengan agresi moral,” kata penyandang gelar doktor honoris causa bidang peradaban Islam tersebut.

Dikatakannya, UUD 1945 memang menjamin kebebasan beragama, namun harus dimaknai sebagai bebas memilih dan menjalankan agama yang diakui dan sah menurut undang-undang.

Soal tuntutan agar tidak ada pembatasan mengenai jumlah agama yang diakui, menurut Hasyim justru hal itu yang menjadi pintu masuk bagi penodaan terhadap agama yang telah jelas eksistensinya.

“Kalau pun ada yang minta jumlahnya ditambah demi alasan keadilan, ya, tetap tidak menyelesaikan persoalan. Kalau pun dikasih sepuluh, yang pingin agama ke-11 akan menilai tidak adil. Dikasih 100 sekali pun, yang berikutnya tetap menganggap tidak adil,” katanya.

Uji materi terhadap UU ini diajukan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), di antaranya IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, DEMOS, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI. (waspadai gerakan mereka, jangan terjebak dengan jargon mereka, yang merupakan kelompok kecii…l persentasenya dan tidak mewakili mayoritas bangsa Indonesia.)

Sedianya, sidang pleno uji materi peraturan perundangan ini akan dilaksanakan pada Rabu (27/1), namun kemudian diundur pada Kamis (4/2).

‘Cabut UU Penistaan Agama Bukan Demokrasi’
Hasyim Muzadi
(inilah.com/Agus Priatna)

INILAH.COM, Jakarta – Sebagian pihak mendesak UU Penistaan Agama yang sedang diujimaterikan di MK dicabut. Karena UU tersebut tidak demokratis. Justru PBNU menganggap sebaliknya.

Menurut Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, pencabutan UU atas nama demokrasi sangat tidak tepat. Karena penodaan agama merupakan agresi moral yang justru merusak kehidupan agama.

Pembebasan untuk membuat atau mengatasnamakan agama tertentu, lanjut dia, akan menjadi pintu masuk bagi penodaan agama. Sejauh ini, Hasyim menilai umat Islam, di Indonesia selalu menghadapi masalah terhadap aliran sesat. Hal yang sama juga dialami agama lainnya.

Mengenai pembatasan jumlah agama yang hanya enam tidak memberi keadilan kepada agama lain, Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang ini menjelaskan, berapapun jumlah agama yang diizinkan, akan ada fihak yang merasa mengalami ketidakadilan.

“Kalau pun ada yang minta jumlahnya ditambah demi alasan keadilan, ya, tetap tidak menyelesaikan persoalan. Kalau pun dikasih sepuluh, yang pingin agama ke-11 akan menilai tidak adil. Dikasih 100 sekali pun, yang ke 102 tetap menganggap tidak adil,” terang Hasyim.

Uji materi terhadap UU ini diajukan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), di antaranya IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, DEMOS, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI.

Sedianya, sidang pleno uji materi peraturan perundangan ini akan dilaksanakan pada Rabu (27/1), namun kemudian diundur pada Kamis (4/2). [*/jib]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s