UU Penodaan Agama Dicabut Bahayakan Minoritas


Irvan Ali Fauzi
Slamet Effendy Yusuf
(Inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta – Ketua Komisi Kerukunan antar Umat Beragam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Slamet Effendy Yusuf menilai Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama harus tetap dipertahankan.

“Bukan saja agama mayoritas, agama minoritas pun yang akan menjadi korban penistaan atas nama kebebasan beragama. Jadi (pencabutan UU itu) itu berbahaya bagi agama minoritas,” tuturnya.

“Undang-undang itu adalah bagian dari upaya untuk membuat tatanan sosial terjamin. Seteiap agama dianggap sakral oleh pemeluknya, jika ada penodaan maka akan memancing konflik sosial. UU itu mencegah konflik terjadi,” tambah Slamet.

Slamet menambahkan kebebasan beragama harus diartikan sebagai sesuatu yang positif. Sebaliknya, penodaan agama bukan kebebasan beragama. Karena itu, menurutnya, penodaan agama perlu diawasi oleh pemerintah. “Kalau pengawasan dibiarkan diserahkan pada masyarakat, maka akan terjadi kekacauan,” imbuh politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya sidang judicial review (uji materi) Undang-undang itu yang diajukan Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (4/3). Dalam jucicial review itu, argumentasi AKKBB ditolak wakil pemerintah.

Slamet juga menghimbau agar mahkamah konstitusi hati-hati mengambil keputusan terkait judicial review itu. Menurut salah satu kandidat Ketua Umum PBNU ini, dampak UU No. 1 Tahun 1965 itu dicabut akan semakin banyak penodaan pada agama. [jib

04/02/2010 – 13:40
<!– reset –>
Pemerintah Tolak Uji Materi UU Penistaan Agama
Irvan Ali Fauzi
Suryadharma Ali
(inilah.com/Wirasatria)

INILAH.COM, Jakarta – Wakil pemerintah dalam sidang judicial review (uji materi) Undang-Undang no 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang diajukan Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menyatakan undang-undang tersebut harus dipertahankan.

Dua Menteri yang hadir dalam sidang judicial review itu, kompak mengatakan bahwa UU itu sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Jelas, Undang-undang No. 1/PNPS/1965 itu sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa. Jika dicabut akan muncul disharmoni di masyarakat,” ujar Menteri Agama Suryadharma Ali di gedung MK seusai sidang judicial review itu, Kamis (4/2).

Suryadharma malah menilai gugatan AKKBB ini tidak tepat dengan argumentasi yang keliru. Dia menambahkan UU itu sudah teruji menjaga keutuhan bangsa selama 45 tahun. “Para pemohon itu mencantumkan dalil dan fakta yang semena-mena,” tambahnya.

Senada dengan itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan bahwa pemerintah berprinsip UU ini harus dipertahankan agar jangan sampai ada penodaan.

“Jika agama dinodai akan menimbulkan persoalan di masyarakat, UU itu memberi jaminan kepada semua agama.” tegasnya. [mut]

04/02/2010 – 12:02
<!– reset –>
FPI: AKKBB Mau Legalkan Aliran Agama Sesat
Irvan Ali Fauzi
Munarman
(inilah.com/Wirasatria)

INILAH.COM, Jakarta – Sidang judicial review (uji materi) undang-undang tentang Penisataan Agama yang diajukan Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) digelar MK. Front Pembela Islam (FPI) pun menilai AKKBB ingin melegalkan aliran agama sesat.

FPI yang diwakili Panglima Komando Laskar Islam, Munarman di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/2) mengatakan, judicial review yang diajukan AKKBB ini menggunakan argumentasi HAM yang keliru.

“Mereka sebetulnya ingin menciptakan ordo achao atau sebuah tatan yang kacau seperti yang ditunjukkan oleh protokol zionis,” katanya.

Menurutnya, Undang-Undang No 5 tahun 1969 tentang Pencegahan Penodaan/Penistaan Agama yang dijudicial review AKKBB ini sudah jelas tidak melanggar kebebasan untuk menjalankan agama.

“Judicial review ini ditujukan untuk melegalkan aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah, Lia Eden, Mushadek dan lain-lain,” ucapnya. [mut]

‘Cabut UU Penistaan Agama Bukan Demokrasi’
Hasyim Muzadi
(inilah.com/Agus Priatna)

INILAH.COM, Jakarta – Sebagian pihak mendesak UU Penistaan Agama yang sedang diujimaterikan di MK dicabut. Karena UU tersebut tidak demokratis. Justru PBNU menganggap sebaliknya.

Menurut Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, pencabutan UU atas nama demokrasi sangat tidak tepat. Karena penodaan agama merupakan agresi moral yang justru merusak kehidupan agama.

Pembebasan untuk membuat atau mengatasnamakan agama tertentu, lanjut dia, akan menjadi pintu masuk bagi penodaan agama. Sejauh ini, Hasyim menilai umat Islam, di Indonesia selalu menghadapi masalah terhadap aliran sesat. Hal yang sama juga dialami agama lainnya.

Mengenai pembatasan jumlah agama yang hanya enam tidak memberi keadilan kepada agama lain, Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang ini menjelaskan, berapapun jumlah agama yang diizinkan, akan ada fihak yang merasa mengalami ketidakadilan.

“Kalau pun ada yang minta jumlahnya ditambah demi alasan keadilan, ya, tetap tidak menyelesaikan persoalan. Kalau pun dikasih sepuluh, yang pingin agama ke-11 akan menilai tidak adil. Dikasih 100 sekali pun, yang ke 102 tetap menganggap tidak adil,” terang Hasyim.

Uji materi terhadap UU ini diajukan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), di antaranya IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, DEMOS, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI.
(waspadai gerakan mereka, jangan terjebak dengan jargon mereka, yang merupakan kelompok kecii…l persentasenya dan tidak mewakili mayoritas bangsa Indonesia.) Jangan – jangan ada yang menerima bayaran dari luar untuk menghancurkan Indonesia dari sektor kehidupan beragama.
Sedianya, sidang pleno uji materi peraturan perundangan ini akan dilaksanakan pada Rabu (27/1), namun kemudian diundur pada Kamis (4/2). [*/jib]

PBNU: UU Penistaan Agama Rem Agama Baru
Hasyim Muzadi
(Inilah.com/Agung Rajasa)

INILAH.COM, Jakarta – UU Penistaan Agama yang sekarang sedang diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi, dinilai penting untuk dipertahankan. Karena demi menjaga situasi yang kondusif di masyarakat.

“Kalau tidak ada cantolan hukum, masyarakat bukannya diam, tetapi justru akan anarki. Kalau ada hukum hal itu bisa kita rem,” kata Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi usai acara Rakernas Majelis Alumni IPNU di Jakarta (31/1).

Keinginan sebagian kelompok sekuler agar semua orang bebas membikin agama atau mengatasnamakan agama tertentu, ia menduga, dikhawatirkan menimbulkan anarki di masyarakat, jika tidak ada payung hukumnya. Apalagi masyarakat yang tidak terima akan berbuat semaunya sendiri.

Ia mengatakan, dalam UUD 1945, kebebasan menjalankan agama memang dijamin negara. Namun itu bukan berarti setiap orang bisa memeluk atau mendirikan agama baru. Karena terdapat agama yang sah dan diakui Undang-Undang.

Aturan tentang penodaan agama ini terdapat dalam UU Nomor 5 tahun 1969. Sebelumnya sudah ada Peraturan Presiden No 1/PNPS/1965. Dalam UU tersebut, terdapat enam agama yang dilindungi yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu.

Uji materi terhadap UU ini diajukan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), di antaranya IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, DEMOS, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI.

Sedianya, sidang pleno uji materi peraturan perundangan ini akan dilaksanakan pada Rabu (27/1), namun kemudian diundur pada Kamis (4/2). [*/jib]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s