Susno Mau ‘Nyanyi’ Lagi


Ada Penyimpangan Dana APBN
Windi Widia Ningsih
Susno Duadji
(inilah.com/Agung Rajasa)

INILAH.COM, Jakarta – Selain mempunyai data tentang penyimpangan dana APBN, Komjen Pol Susno Duadji mempunyai data-data penyimpangan dana pengamanan Pilkada yang terjadi di Kepolisian Daerah (Polda) se-Indonesia.

“Pembicaraan tadi terkait status beliau menyangkut kasus Gayus, Arwana, dan kasus laporanya Pak Susno tentang pengunaan dana APBN, dana hibah dan kredit ekspor Mabes Polri dan Polda-Polda,” kata kuasa hukum Susno Duadji, Ari Yusuf Amir dalam sebuah wawancara via telepon di Jakarta, Rabu (26/5) malam.

Ia mengatakan, penyimpangan itu melibatkan pejabat-pejabat tinggi Polri. Namun, ia enggan membocorkan siapa pejabat Polri yang dimaksud. Namun, kliennya telah mengadukan hal itu kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Ada, tapi jangan disebutkan. Ya tapi pokoknya kaitannya dengan kasus tadi. Jadi laporannya ada tiga hal, kasus Gayus, Arwana, dan penggunaan dana APBN dilingkungan Mabes dan Polda-Polda dan APBN dana hibah dan dana-dana lainnya,” ungkap dia.

Susno, tutur Ari, mempunyai data-data penyimpangan di Polda-Polda dengan nilai hingga triliunan rupiah. Penggunaan dana oleh Mabes dan Polda-Polda. “Makanya bagaimana Pak Susno bisa terkena kasus penyimpangan dana pengamanan Pilkada Jabar itu kita pakai dari laporan dia,” cetus Ari.

Susno menemukan penyimpangan dari data APBN yang ia peroleh kala menjabat sebagai Kabareskrim. Atas aduan Susno itu, ia berharap LPSK dapat menyikapinya.

“Itu nanti terserah Pak Susno dan LPSK. Ada perjanjian pak Susno tidak boleh menyampaikan kecuali melalui LPSK. Mungkin saja dibawa ke Satgas atau ke KPK, terserah LPSK akan menyerahkan ke mana. Bukti sudah disampaikan ke LPSK, dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPSK, tidak melakukan rekayasa hukum atas kasus-kasus yang diungkapkan,” tukas Ari. [bay/ikl]

2. LPSK Belum Bahas Safe House Untuk Susno Duadji

Windi Widia Ningsih

INILAH.COM, Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum membahas rencana pemindahan Komjen Pol Susno Duadji ke safe house. Pembicaraan masih seputar kesedian Susno mendapat jaminan perlindungan LPSK.

Hal itu disampaikan Komisioner LPSK Lili Pintauli Siregar, via wawancara telepon di Jakarta, Rabu (26/5). “Belum sampai sana pembicaraannya,” katanya.

Lili menuturkan, pembicaraan masih pada kesediaan Susno untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Perlindungan ini seperti yang disyaratkan Undang-undang. Dan apakah Susno menyepakati pernyataan apabila akan berhubungan dengan pihak luar, maka semua harus melalui LPSK.

“Bagaimana ini Undang-undang bahwa pemohon harus bersedia memberikan kesaksiannya setiap saat. Pemohon harus siap tidak berhubungan dengan pihak luar selain di LPSK, itu nanti diikuti beliau,” jelas Lili.

Demi keamanan si pemohon dalam hal ini Susno Duadji, LPSK menyikapi hal itu agar perlindungan tersebut nyaman. “Ini akan dikoordinasikan kepada Mabes Polri. Kemungkinan tidak di mako misalnya, tapi di mana yang aman dengan tidak mengganggu status yang diberi Mabes Polri pada beliau,” ujarnya

Perlindungan ini bentuk perlindungan fisik, bukan safe house. Tapi, LPSK akan berkoordinasi dengan Mabes Polri karena institusi itu kini menahan Susno juga atas kasus lain sebagai tersangka.

Saat ditanya apakah pemindahan ini bergantung dari sikap Polri nantinya, Lili mengatakan: “Kita akan berkoordinasi nanti dengan Mabes Polri,” tutupnya. [bay/ikl]

3. Susno Berharap LPSK Berani dan Tegas
Dwifantya Aquina
Susno Duadji
(inilah.com/Agung Rajasa)

INILAH.COM, Jakarta – Pihak mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji berharap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berani dan tegas melindungi Susno sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

“LPSK akan mendatangi Pak Susno untuk membicarakan tekniknya, kami harapkan LPSK memiliki keberanian dan sikap tegas menjalankan Undang-undang, karena ini perintah Undang-undang. Dan pasal 36 UU LPSK, semua instansi terkait wajib mentaatinya,” ujar kuasa hukum Susno, Ari Yusuf Amir kepada wartawan usai sidang di PN Jakarta Selatan, Rabu (26/5).

Ari pun menuturkan Susno selama ini telah dibungkam dalam bui agar tak dapat membungkam kasus-kasus hukum lainnya. Maka, lanjutnya, ini merupakan fungsi LPSK untuk mengembalikan hak Susno untuk mengeluarkan pendapat.

“Jadi kalau misalnya LPSK tidak memindahkan Pak Susno ke save house itu harus ditaati, karena Pak Susno saksi yang berpotensi untuk mengungkap yang lain-lainnya. Sangat berpotensi,” ungkapnya.

Mengenai pihak Polri yang juga sudah melakukan pengamanan dan perlindungan, Ari pun menegaskan pihak LPSK telah menjamin perlindungan dan kepastian hukum Susno.

“Itu yang kita harus kontekskan. Sekarang Pak Susno bukan hanya terhadap ancaman fisik tapi juga ancaman hukum. Bagaimana ada upaya rekayasa hukum terhadap Pak Susno, inilah LPSK memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum supaya jangan sampai jadi preseden,” tandasnya. [tia/bar]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s