Bandelnya Politikus Senayan


Data Direktorat Laporan Harta Kekayaan KPK

Persentase  Pejabat Melaporkan Kekayaaannya:

1. Kementrian Komunikasi   ( 97,98 % ) terbaik

2.Kementrian Keuangan ( 92,43 % )

3. Mahkamah Agung ( 90 % )

4. DPR (76,8 % )

a. Fraksi Demokrat ( 71 % ) ( tertinggi )

b. Fraksi PAN ( 43 % ) ( terendah )

4. Kepolisian ( 73, 5 % )

5. Kejaksaan ( 57,35 % )

( Sumber

Tempo Interaktif, 17 Juli 2009 )

Opini


Rabu, 14 Juli 2010 | 23:47 WIB

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya tidak memberikan contoh buruk bagi petinggi negara yang lain. Hancurnya kredibilitas para anggota Dewan akan menyulitkan mereka menjalankan fungsi pengawasan. Mustahil politikus Senayan mempersoalkan pejabat yang tak melaporkan hartanya jika mereka sendiri berbuat sama.

Perilaku memalukan itu dibeberkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini. Menurut data Direktorat Laporan Harta Kekayaan di komisi ini, dari total 560 anggota DPR periode 2009-2014, baru 430 orang (76,8 persen) yang melaporkan kekayaannya. Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan pejabat di lingkungan Mahkamah Agung, yang mencapai 90 persen. Tingkat ketaatan para pejabat di Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi bahkan lebih tinggi lagi, masing-masing 92,43 persen dan 97,98 persen.

Sejumlah institusi memang memiliki persentase pelaporan harta lebih rendah dibanding DPR. Di kejaksaan, baru sekitar 4.500 jaksa yang melaporkan kekayaan dari total 8.000-an orang yang diwajibkan, atau hanya 57,35 persen. Adapun di kepolisian, baru sekitar 73,5 persen dari hampir 7.000 personel yang harus melaporkan harta.

Buruknya rapor dua institusi penegak hukum itu pun tak boleh dibiarkan. Sebagai penegak hukum yang sehari-hari bertugas menegakkan undang-undang, seharusnya mereka juga menaati Undang-Undang No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih. Di situ diatur dengan jelas kewajiban mereka untuk melaporkan kekayaan. Jika kewajiban ini dilalaikan, DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang mestinya ikut pula mengawasinya.

Masalahnya, para politikus Senayan akan ditertawai bila mempersoalkan rendahnya tingkat kepatuhan jaksa dan polisi. Sebab, mereka sendiri tak mau melaporkan hartanya. Beberapa fraksi di DPR bahkan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Fraksi Partai Demokrat, misalnya, hanya 71 persen dari anggotanya telah melaporkan kekayaan. Dan yang paling buruk adalah Fraksi Partai Amanat Nasional, yang baru mencapai 43 persen.

Selama ini KPK tak bisa berbuat banyak karena UU Penyelenggaraan Negara hanya memberikan sanksi administratif bagi petinggi yang lalai. Sanksi ini pun harus diatur oleh institusi masing-masing. Beberapa institusi yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan harta menerapkan sanksi, misalnya, berupa penundaan kenaikan pangkat.

Partai politik pun sebetulnya bisa memberikan sanksi bagi kadernya di Senayan yang membandel, mulai teguran, peringatan keras, hingga penarikan mereka dari kursi DPR. Masyarakat, termasuk konstituen mereka, tentu tak akan mempersoalkan jika si politikus memang benar-benar tidak mau melaporkan kekayaannya, yang berarti pula diragukan komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi.

Keinginan sebagian besar publik malah lebih jauh lagi. Anggota DPR seharusnya berupaya menyempurnakan UU Penyelenggaraan Negara agar KPK lebih bergigi menghadapi pejabat yang tak melaporkan, atau menyembunyikan, kekayaan mereka. Tapi keinginan seperti ini terlalu muluk bila, dengan aturan yang berlaku sekarang saja, para politikus Senayan sendiri tak sanggup mematuhinya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s