APBN Kita Kian Layu


Kacau! APBN Hanya Mampu Bangun Jalan 30 Kilometer

Ketua Pengurus Pusat ISEI Didik J Rachbini

1. Kacau! APBN Hanya Mampu Bangun Jalan 30 Kilometer

Rabu, 27 Juli 2011 10:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Porsi anggaran besar untuk subsidi dalam APBNP 2011 membuat pemerintah tidak bisa membangun banyak infrastruktur. APBNP 2011 juga sebagian besar sudah habis untuk transfer ke daerah dan belanja pegawai.

Dengan beban anggaran seperti itu, jalan yang hanya bisa dibangun dengan biaya APBN hanya 30 kilometer saja. “Infrastruktur jalan yang dibangun hanya 30-40 kilometer, untuk Madura saja tidak cukup, apalagi untuk yang lain,” kata pengamat ekonomi Didik J Rachbini dalam diskusi bertajuk ‘APBN Akhirnya ke Laut’, Selasa (26/7) malam.

Subsidi yang besar itu untuk subsidi BBM dan listrik yang tak kunjung dikurangi pemerintah. Dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (22/7) kemarin, DPR dan pemerintah menyepakati APBNP 2011 setelah melakukan pembahasan satu bulan.

Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBNP 2011 sebesar Rp 1.169,9 triliun. Belanja Negara disepakati sebesar Rp 1.320,7 triliun. Besaran APBNP 2011 ditentukan setelah ada kesempatan asumsi makro.

Penambahan subsidi di APBNP 2011 mencapai Rp 8,12 triliun. Subsidi energi dalam RAPBN 2011 sebesar Rp 187,166 triliun, sedangkan subsidi di APBNP 2011 sebesar Rp 195,288 triliun.

Subsidi energi Rp 195,288 triliun dalam APBNP 2011 itu terdiri dari subsidi BBM, LPG, Bahan Bakar Nabati sebesar Rp 129,723 triliun. Didik mengingatkan, APBN ketika Soeharto lengser sebesar Rp 98-100 triliun.

Jumlah itu tumbuh menjadi Rp 1.200 triliun saat ini lebih disebabkan penambahan masyarakat kelas menengah, karena ada penambahan pula pada pajak. Dari APBN sebesar Rp 1.200-an triliun, dibagi dua Rp 830-an triliun di pusat dan hampir Rp 400 triliun itu daerah.

Di daerah itu 80 persen habis untuk membayar gaji pegawai. Sebanyak 20 persen APBN sudah dialokasikan untuk pendidikan. “Kita lihat di sini subsidi 2011 termasuk subsidi pertanian hampir Rp 200 triliun, sekarang subsidi listrik yang besar, subsidi BBM,” katanya.

Menurut Didik, Indonesia adalah negara sosialis terbesar di dunia yang memberikan subsidi rakyatnya hingga ke kelas menengah. Jadi, dari belanja yang mengikat dan rutin dari APBN (subsidi, belanja pegawai, pembayaran utang) sisanya itu tinggal 4-5 persen yang dinamakan ruang fiskal namanya.

Dengan ruang fiskal sebesar itu, APBN tidak bisa membangun banyak infrastruktur. Untuk menyelesaikan ini sebenarnya dibutuhkan kepemimpinan. Dulu, ketika APBN masih kecil, pemerintah mampu membuat bendungan besar dan satelit Palapa.

Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: M Ikhsan Shiddieqy
Ketua Pengurus Pusat ISEI Didik J Rachbini

2. APBN Minus Kepemimpinan dan Strategi

Rabu, 27 Juli 2011 09:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Struktur APBN menunjukkan tidak adanya kepemimpinan dalam menyusun strategi anggaran. APBN menjadi tercabik-cabik untuk kepentingan-kepentingan nonprioritas. Kondisi tersebut membuat APBN dalam posisi lemah, belum lagi diperparah dengan politik transaksional dalam penyusunannya.

Hal itu disampaikan pengamat ekonomi Didik J Rachbini dalam diskusi bertajuk ‘APBN Akhirnya ke Laut’, Selasa (26/7) malam. “APBN sekarang ini tidak ada kepemimpinan dan tercabik-cabik. ketiadaan kepemimpinan membikin strategi,” ujar Didik.

Di DPR, kata dia, yang ada hanyalah bandit-bandit di setiap sudut seperti pasar loak. Jadi, hal itu membuat APBN tidak ada kepemimpinan, sehingga APBN menjadi kurang efektif sama sekali. Menurut Didik, masalahnya terletak pada politik ekonomi yang sulit untuk diatasi.

Didik mencontohkan, banyak anggaran yang tak terpakai, baik di pusat maupun daerah. Dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (22/7), DPR dan pemerintah menyepakati APBNP 2011 setelah melakukan pembahasan satu bulan.

Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBNP 2011 sebesar Rp 1.169,9 triliun. Belanja Negara disepakati sebesar Rp 1.320,7 triliun. Besaran APBNP 2011 ditentukan setelah ada kesempatan asumsi makro.

Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp 1.169,9 triliun terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 1.165,2 triliun dan Hibah sebesar Rp 4,66 triliun. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 878,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 286,6 triliun.

Didik menyoroti selisih realisasi dan Pagu yang sering menyisakan anggaran. “Di pusat Rp 40-50 triliun, di daerah juga saya lihat ada sekitar Rp 60-70 triliun tidak terpakai,” kata dia.

Di tengah kondisi anggaran seperti itu, pemerintah terus berutang tiap tahun, utang dalam negeri Rp 172 triliun, bunganya Rp 34 triliun. Hal itu memperlihatkan APBN tanpa strategi.

Didik mengingatkan, APBN itu terbatas, sehingga harus ada prioritas yang penting untuk menjadi lokomotif. Jika ada prioritas, maka turunan anggaran di bawahnya akan mengikuti. Didik beranalogi, tidak bisa kalau punya air sedikit mau tanam cabai, tanam ini, tanam itu, dan tanaman lain. n ikh

Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: M Ikhsan Shiddieqy

a.com Daerah Sedot 52 Persen APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ilustrasi).

3. Daerah Sedot 52 Persen APBN

Jumat, 08 Juli 2011 14:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan data alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011. Dari total belanja sebesar Rp 1.230 triliun, dana yang dikucurkan untuk pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp 636,99 triliun (52 persen). Adapun belanja negara di pusat sebanyak Rp 592,56 triliun.

Alokasi APBN yang digelontorkan ke pemerintah daerah (pemda) mencakup dana transfer ke daerah mencapai Rp 392,98 persen triliun (32 persen). Perinciannya, dana bagi hasil (DBH) Rp 83,558 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp 225,532 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp 25,233 triliun, otonomi khusus (otsus) Rp 10,421 triliun, dan dana penyesuaian Rp 48,235 triliun.

Dana bantuan masyarakat mencapai Rp 29,01 triliun (3 persen). Dana tersebut terdiri program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Rp 10,31 triliun, bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 16,81 triliun, jaminan kesejahteraan masyarakat (jamkesmas) Rp 1,89 triliun.

Untuk subsidi sebanyak Rp 187,61 triliun (15 persen), itu mencakup bahan bakar minyak (BBM) Rp 95,91 triliun, listrik Rp 40,70 triliun, dan pangan Rp 15,26 triliun. Kemudian subsidi pupuk Rp 16,37 triliun, benih Rp 120 miliar, pelayanan umum Rp 1,89 triliun, bunga kredit Rp 2,61 triliun, dan pajak ditanggung pemerintah Rp 14,75 triliun.

Belanja negara di daerah Rp 27,38 triliun (2 persen) terbagi dana dekonsentrasi Rp 15,38 triliun dan tugas pembantuan (TP) Rp 12 triliun. “Semua dana APBN itu diserahkan ke daerah,” ujar juru bicara Kemendagri, Reydonnizar Moenok.

Sedangkan anggaran pusat yang diserahkan ke daerah sebanyak Rp 636,99 triliun, dana subsidi menghabiskan 77 persen. Adapun dana dekon 15 persen, BOS 7 persen, TP 5 persen, PNPM 4 persen, Jamkesmas 1,89 persen, dan dana bantuan lain sekitar 1 persen.

Redaktur: Didi Purwadi
Reporter: C13

Drajad Nilai Penyerapan Anggaran Negara tidak Sehat

Drajad Hari Wibowo

TERKAIT :

4. Drajad Nilai Penyerapan Anggaran Negara tidak Sehat

Rabu, 29 Desember 2010 06:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Ekonom Drajad Hari Wibowo mengungkapkan ada praktik tidak sehat dalam penyerapan anggaran. Hal itu melihat penyerapan anggaran per akhir november 2010 yang masih 72,6 persen. Sementara Posisi per 23 Desember adalah 83,1 persen. “Jadi selama 3 minggu lebih penambahan penyerapan anggaran adlh 10,5 persen. Praktek ini saja sudah sangat tidak sehat karen idealnya penyerapan anggaran per bulan itu stabil pada kisaran 7,7- 8,7 persen,” ujar Drajad dalam pesan singkatnya, Selasa (28/12).

Menurutnya, pada kisaran ini belanja APBN lebih optimal mendorong pembangunan karena tidak menumpuk pada akhir masa anggaran. Efek inflatoir bisa diminimalkan, dan efektifitas dana bisa maksimal. Karena program-program dan proyek-proyek tidak dilakukan secara ‘kejar tayang’. “Kalau 8,7-9,7 persen saja sudah merupakan ‘manajemen APBN yang tidak sehat’ maka di atas 9,7 persen dalam sebulan jelas sekali sangat tidak sehat,” jelasnya.

Apalagi, kata dia, kalau ‘kejar tayang’ tersebut digenjot hingga 11,9 persen dalam kurun waktu seminggu antara 23 Desember hingga akhir tahun. Itu artinya Rp 134 triliun harus dibelanjakan dalam seminggu oleh birokrasi negara. “Dengan selang ideal 7,7-8,7% saja sudah banyak korupsi, apalagi 11,9 persen atau Rp 134 tirliun dalam seminggu,” terangnya.

Sebaiknya, usul Drajad, kemenkeu jangan memaksakan mengejar target 95 persen. Kalau memang anggaran itu tidak terserap dengan baik. “Ya sudah biarkan jadi SAL. Kurangi penerbitan SUN dan jadikan APBN tahun 2010 sebaga tahun ‘surplus anggaran’. Kalau dipaksakan, pencairan anggaran nanti hanya di atas kertas saja. Para pimpro hanya mengejar agar dana tidak hangus. Uang menumpuk, realisasi proyek dan program menjadi asal-asalan. Calo-calo anggaran akan pesta pora,” paparnya.

Menurutnya menggenjot Rp 134 triliun dalam seminggu itu sangat merusak dan tidak sesuai dengan konsep good governance. Lebih baik dijadikan SAL dan lalu dipakai beberapa. Yakni, pertama, mengurangi SUN 2011. Kedua, mempercepat pembayaran utang.

Ketiga, penyertaan modal kepada BUMN dan semi-BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti merenovasi total bandara atau percepat pembangunan jalan kereta api, atau pembangunan monorel dan subway di Jakarta. Dan keempat cadangan darurat seperti pangan. “Jadi biarkan saja realisasi belanja berada pada sekitar 86 persen,” tandasnya.

Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: Teguh Firmansyah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s